Medan, IDN Times – Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Rp592 miliar sebagai hal yang wajar. Ia juga menegaskan keuangan Pemko Medan sehat dan tidak memiliki beban utang jangka panjang.
Pernyataan itu disampaikan Rico saat membacakan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban LPj Wali Kota Medan TA 2025, pada Senin (22/6/2026), di rapat paripurna DPRD Medan.
Namun, angka itu langsung dibantah pengamat.
Pengamat Anggaran dan Kebijakan, Elfenda Ananda menyebut SiLPA Rp592 miliar tidak wajar. Jika dihitung, angka itu setara 11 persen dari APBD kabupaten/kota.
"Kenapa besar? Karena idealnya tidak bisa 10 persen dan ini 11 persen. Artinya, ini apakah banyak pekerjaan yang tidak selesai atau perencanaan yang tidak selesai," kata Elfenda pada IDN Times, Senin (24/6/2026).
"Efisiensi itu harusnya toleransi 10 persen paling maksimal," tambahnya.
Elfenda menegaskan SiLPA besar memiliki konsekuensi. "Poinnya ada kerugian kalau SiLPA terlalu besar," ujarnya.
Data menunjukkan realisasi keuangan Pemko Medan hanya 73 persen. "Artinya memang rendah kinerja keuangan itu yang terjadi. Dampak buruknya ketidakcermatan ini adalah pembangunan yang meleset," katanya.
Jika SiLPA terjadi karena banyak pekerjaan tidak selesai, Elfenda mengingatkan SiLPA bukan pendapatan yang bisa langsung dibelanjakan. "SiLPA yang ada di pos pembiayaan gunanya menutup selisih dari pendapatan dan belanja," ungkapnya.
Elfenda menilai ini terkait pergantian pimpinan Pemko Medan menjadi salah satu penyebab besarnya SiLPA. Penganggaran dilakukan wali kota sebelumnya lalu dijalankan oleh wali kota yang baru sehingga menjadi pemicu SiLPA.
"Ini proses pergantian pimpinan, jadi ada yang kerjanya lambat," ujarnya.
Catatat IDN Times, Bobby Nasution dilantik sebagai Wali Kota Medan pada 20 Februari 2021. Pada tahun pertamanya menjabat, SiLPA Pemko Medan 2021 mencapai angka Rp1,14 Triliuan. Lalu pada tahun kedua, SiLPA Kota Medan ditekan hingga Rp548 Miliar. Padahal dalam pidatonya Januari 2022 ia sudah menekankan pada semua OPD agar jangan ada Silpa pada tahun 2022, namun SiLPA tetap besar.
Pada tahun ketiga baru ia bisa menekan SiLPA tahun 2023 hingga angka Rp68 M lalu naik lagi menjadi Rp105 M pada tahun 2024.
Sedangkan Rico Waas dilantik pada 20 Februari 2025, SiLPA yang muncul pada tahun pertamanya mencabat hanya Rp 592 miliar, hampir 50 persen dari SiLPA yang terjadi pada tahun pertama kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.
Lantas apa masukan dari pengamat untuk tahun 2026 ini?
Merujuk data Kementerian Keuangan RI, daya serap anggaran sampai semester I 2026 hanya 26 persen. Capaian terbesar ada pada belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sementara belanja modal baru 3,2 persen.
"Seharusnya pernyataan keuangan pemko sehat harus diiringi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan. Bukan justru belum nampak pembangunan infrastruktur yang dirasakan pada tahun 2026 ini," tegas Elfenda.
Capaian pendapatan daerah sendiri sudah 30 persen. 50,6 persen dari dana transfer pusat dan 21,7 persen dari PAD.
"Artinya pendapatan yang sudah diperoleh tidak diikuti oleh pelaksanaan pembangunan," katanya.
Elfenda meminta Pemko Medan tidak menganggap SiLPA sebagai keberhasilan. "Sebaiknya SiLPA itu ditekan. Itu bukan keberhasilan tapi justru bentuk ketidakmampuan anggaran. Efisiensi juga tidak. Harus menekan SiLPA itu sebagai wujud kegagalan," ujarnya.
Ia mendorong Pemko mempercepat proses lelang. "Harusnya Pemko Medan memaksimalkan dan mempercepat tender pekerjaan. Kita lihat sekarang ini sudah mau berakhir semester 2, tapi kita belum lihat program fisik belum terlihat secara masif sementara proses sudah dimulai bulan Juni," tegasnya.
"Hal ini harus dijelaskan Pemko Medan apa yang menjadi kendala. Jangan sampai masyarakat terlambat menikmati pembangunan," tutupnya.