Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Satgas PKH telah memasang plang pencabutan PBHP PT RAPP di Kabupaten Pelalawan (IDN Times/ dok.Satgas PKH)
  • Pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau setelah Satgas PKH menemukan kebakaran gambut berulang, sawit ilegal, tambang tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung.
  • Seluruh kegiatan di areal PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara, namun perusahaan tetap wajib memulihkan lingkungan, memenuhi kewajiban pekerja, serta menyelesaikan konsekuensi hukum.
  • Satgas PKH menelusuri keterlibatan Royal Golden Eagle, sementara PT RAPP menghormati keputusan pemerintah, menunggu pemberitahuan resmi, dan menyoroti dampaknya bagi pekerja serta mitra usaha.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pekanbaru, IDN Times – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau. Pencabutan izin itu, dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan sejumlah pelanggaran serius yang terjadi di areal kerja PT RAPP.

Adapun pencabutan izin itu, berdasarkan keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

"Pencabutan izin ini menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan Satgas PKH dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan," ucap Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, Jumat (20/11/2026).

Tak hanya PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil alih penguasaan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), mulai dari pabrik kelapa sawit (PKS), serta kebun kelapa sawitnya seluas 42 hektare.

"Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan ini (PT GSL) terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan PKS-nya juga diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit," ujar Barita.

1. Ini pelanggaran serius yang dilakukan  PT RAPP

Tim Satgas Udara saat membom air di daerah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan (IDN Times/ istimewa)

Barita menerangkan, pencabutan PBHP tersebut dilakukan, setelah Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran serius yang terjadi di dalam areal kerja PT RAPP.

"Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare," terangnya.

Selain itu, dilanjutkan Barita, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berada di Kabupaten Pelalawan berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa liar, khususnya Gajah Sumatra.

"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," jelas Barita.

Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban PT RAPP untuk melakukan pemulihan lingkungan. PT RAPP juga tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul.

Diketahui, areal kerja PT RAPP di Bumi Lancang Kuning berada di Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kuansing, Indragiri Hulu (Inhu) dan Kepulauam Meranti.

2. Dalami keterlibatan perusahaan di Singapura

Royal Golden Eagle (RGE) Group, induk perusahaan milik Sukanto Tanoto (sukantotanoto.net)

Barita menjelaskan, PT RAPP merupakan bagian dari sebuah perusahaan besar yang berpusat di Negara Singapura, yakni Royal Golden Eagle (RGE). Terkait hal ini, Satgas PKH tidak hanya berhenti pada pencabutan PBHP PT RAPP.

Satgas PKH juga menelusuri keterlibatan RGE dalam seluruh pelanggaran serius yang dilakukan PT RAPP. 

"Jadi perusahaan ini (RGE) yang mengendalikan RAPP. Ini sedang kami telusuri sejauh mana keterlibatannya dalam mengendalikan seluruh kegiatan (PT RAPP), terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal," jelasnya.

Ia menambahkan, penelusuran juga mencakup seluruh pihak yang terlibat serta akses yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar hukum.

3. Ini kata Satgas PKH terkait nasib pekerja PT RAPP

Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak (tengah) (IDN Times/ Fanny Rizano)

Terkait dengan nasib ribuan pekerja atau karyawan PT RAPP dan dampak ekonomi terhadap daerah, Barita mengatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari tindak lanjut penertiban. Menurutnya, penghentian kegiatan operasional PT RAPP harus diikuti dengan penyelesaian kewajiban perusahaan, termasuk tanggung jawab terhadap pekerja dan pemulihan lingkungan.

"Ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban dan penyelesaian. Yang jelas, hari ini diumumkan penghentian kegiatan (PT RAPP), dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM, serta audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," kata Barita.

Satgas PKH dilanjutkannya, akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga yang tergabung di dalamnya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh keputusan dan rekomendasi Satgas PKH dijalankan secara konsisten.

Sementara itu, terkait kemungkinan penghentian kegiatan ekspor produk pulp dan kertas, Barita menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan rantai kegiatan hulu hingga hilir perusahaan dan akan menjadi bagian dari tindak lanjut penertiban. Barita menegaskan, langkah pencabutan izin PT RAPP menjadi bukti bahwa pemerintah akan menindak setiap bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap regulasi pemanfaatan kawasan hutan.

"Apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Di dalam Satgas PKH juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum," pungkas Barita.

4. Hormati keputusan pemerintah

Logo April Grup (IDN Times/ dok sahabat PT RAPP)

Sementara itu, PT RAPP menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan pencabutan PBPH-nya oleh pemerintah. Perusahaan swasta yang bergerak dibidang produksi pulp (bubur kertas) dan kertas itu, menghormati kewenangan pemerintah dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut. Demikian disampaikan Corporate Communications PT RAPP.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," demikian pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP.

5. Paparkan kontribusi perusahaan

Ilustrasi PT RAPP berkontribusi dalam perekonomian daerah di Provinsi Riau (IDN Times/ IG sahabatrapp)

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Corporate Communications itu, prioritas utama PT RAPP saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.

PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Perusahaan juga menyebut aktivitas operasionalnya diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya.

"PT RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya untuk meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan pemerintah tersebut," sebutnya.

Disamping itu, PT RAPP juga memaparkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sejak beroperasi lebih dari tiga dekade lalu, PT RAPP menyebut Pangkalan Kerinci berkembang dari komunitas berpenduduk sekitar 200 orang pada tahun 1993, menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Menurut perusahaan itu, sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional PT RAPP.

"Dalam periode 2016 hingga 2025, perusahaan mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau," ungkapnya.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, PT RAPP mengaku menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa dan penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Dalam pernyataannya, PT RAPP juga menegaskan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari kegiatan perusahaan. PT RAPP mengklaim melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Upaya tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

"Sejak 2014, perusahaan juga menjalankan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program tersebut diklaim berhasil membantu mengurangi luas wilayah terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas peserta," terangnya.

Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL menyebut menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara. Lebih dari 85 persen produksinya diekspor dan disebut turut menghasilkan devisa bagi Indonesia.

"Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para pekerja, masyarakat, dan mitra usaha. PT RAPP juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah," pungkasnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More