Pekanbaru, IDN Times – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau. Pencabutan izin itu, dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan sejumlah pelanggaran serius yang terjadi di areal kerja PT RAPP.
Adapun pencabutan izin itu, berdasarkan keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
"Pencabutan izin ini menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan Satgas PKH dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan," ucap Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, Jumat (20/11/2026).
Tak hanya PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil alih penguasaan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), mulai dari pabrik kelapa sawit (PKS), serta kebun kelapa sawitnya seluas 42 hektare.
"Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan ini (PT GSL) terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan PKS-nya juga diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit," ujar Barita.