Serma Buana Delly Jadi Tersangka, KontraS Sumut Desak Peradilan Umum

KontraS Sumut mendesak Polres Labuhanbatu melanjutkan penyidikan dan membawa perkara Serma Buana Delly ke peradilan umum.
Surat Oditurat Militer menyatakan Serma Buana Delly telah menjadi tersangka, tetapi berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan.
Kasus ini berkaitan dengan kekerasan terhadap empat warga Desa Sukarame Baru, sementara sejumlah pihak lain menjalani proses hukum.
Medan, IDN Times – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara mendesak Polres Labuhanbatu melanjutkan penyidikan menyeluruh kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan di perkebunan PT Agrinas Palma Nusantara (APN). Perkara yang melibatkan prajurit aktif TNI Sersan Mayor (Serma) Buana Delly itu menimpa empat warga Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Salah satunya,
Desakan ini muncul menyusul surat Oditurat Militer I-02 Medan kepada Komnas HAM tertanggal 13 November 2026 yang menyatakan Serma Buana Delly telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, berkas perkaranya justru dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan lewat surat nomor R/512/PL/XI/2026 tertanggal 12 November 2026.
Padahal, Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXIV/2026 mewajibkan tindak pidana yang melibatkan anggota TNI bersama warga sipil diadili di peradilan umum. Sayangnya, penerapan aturan untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum itu dinilai jauh panggang dari api.
1. Pelimpahan ke peradilan militer dinilai menabrak konstitusi

Ilustrasi penyiksaan aparat. (IDN Times/Prayugo Utomo) Dalam surat Oditurat Militer yang ditembuskan ke Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI), Serma Buana Delly diduga terlibat kekerasan terhadap Doni Romadan dan Sutomi. Laku itu dilakukan bersama tersangka lainnya, yakni Qoi Musada Harianja dan Ilham Fajar Kurniawan.
Menurut KontraS Sumut, fakta tersebut menunjukkan Serma Buana merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian kekerasan yang berujung pada kematian Luis David Hutabarat. Oleh sebab itu, perkara ini tidak bisa dipisahkan dan harus ditangani melalui mekanisme peradilan koneksitas.
“Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law menjadi taruhannya. Apalagi peristiwa itu terjadi dalam pengamanan perkebunan perusahaan, bukan operasi militer atau urusan disiplin internal,” ujar Adhe Junaidy, Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut lewat keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).
Lembaga advokasi HAM itu menegaskan, status prajurit aktif tidak bisa dijadikan dasar kewenangan eksklusif pengadilan militer. Jika perkara Serma Buana tetap diadili di pengadilan militer, langkah tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang menabrak KUHAP terbaru serta Putusan MK tertanggal 15 Oktober 2026.
2. Kekerasan prajurit TNI melonjak, vonis di peradilan militer tak pernah lebih dari 3 tahun

Konferensi pers kasus pembunuhan Luis David Hutabarat (32) yang diduga melibatkan prajurit TNI yang bertugas mengamankan PT Agrinas Palma Nusantara, Selasa (23/6/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo) Penolakan terhadap jalur peradilan militer bukan tanpa alasan. Budaya impunitas di ruang sidang militer acapkali jadi momok bagi pencari keadilan.
Data yang dihimpun KontraS Sumut menunjukkan lonjakan tajam kekerasan yang dilakukan prajurit TNI. Pada periode Juli 2024–Juni 2025 tercatat sedikitnya 17 kasus penyiksaan. Angka itu melonjak pada Juli 2025–Juni 2026 menjadi 31 kasus dengan 36 korban luka dan 2 korban meninggal dunia.
Yang menjadi sorotan adalah tingginya irisan dengan konflik sumber daya alam. Dari angka tersebut, 17 kasus berkaitan dengan konflik agraria, dan sedikitnya 15 di antaranya terjadi dalam aktivitas PT APN.
Menurut catatan KontraS Sumut, seluruh perkara yang diproses di peradilan militer berakhir dengan putusan yang jauh dari pemenuhan hak korban. Bahkan, tidak satu pun vonis hukuman yang melebihi 3 tahun penjara.
Sebut saja kasus penembakan MAF yang hanya menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara kepada dua anggota TNI. Sementara pada kasus penyerangan warga Sibirubiru, para terdakwa cuma dihukum antara 7 bulan 24 hari hingga 1 tahun 8 bulan penjara.
3. Brutalitas pengamanan kebun yang menewaskan warga Desa Sukarame Baru

Desi Natalia Nainggolan, istri Luis David Hutabarat, melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan suaminya ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (26/8/2026). (Dok: ARMI) Peristiwa kekerasan ini terjadi di kawasan perkebunan PT APN, Desa Sukarame Baru, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara. Empat warga sipil menjadi korban dugaan penganiayaan personel keamanan perusahaan.
Mereka adalah Luis David Hutabarat (32) yang meninggal dunia, serta Jhoni (28), Doni Romadan (29), dan Sutomi (31).
Berdasarkan investigasi independen Tim ARMI, Serma Buana diduga berperan aktif dalam rangkaian kekerasan tersebut. Mulai dari pemukulan menggunakan benda tumpul, ancaman memakai senjata tajam, hingga menginjak leher korban.
Tim ARMI menduga keterlibatan Serma Buana tidak hanya terbatas pada penyerangan terhadap Doni dan Sutomi. Aksi tersebut dinilai merupakan satu rangkaian peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Luis.
Saat ini, sejumlah pihak lain yang terlibat tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Di antaranya purnawirawan TNI Budiono, Koi Musda Harianja, dan Uyung Simanjuntak. Sementara itu, Ilham K. Simamora dan Jansen Panjaitan masih berstatus Daftar Pencarian Saksi (DPS).
Pemisahan penanganan perkara berdasarkan institusi pelaku berpotensi memecah proses penegakan hukum. “Dampaknya pengungkapan kebenaran secara menyeluruh terhambat dan keadilan bagi keluarga korban menghadapi jalan terjal,” ujarnya.
Menurut Adhe, upaya hukum tidak boleh berhenti sebatas penetapan tersangka. Semua pihak yang terlibat dalam kematian Luis dan penyiksaan tiga warga lainnya harus dimintai pertanggungjawaban secara transparan lewat peradilan koneksitas di peradilan umum.
Pergantian pucuk pimpinan Polres Labuhanbatu dari AKBP Wahyu Endrajaya kepada AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjadi momentum ujian. KontraS Sumut menilai kegagalan kapolres sebelumnya membawa perkara ini ke peradilan umum harus segera diperbaiki oleh penggantinya sebagai bukti komitmen reformasi dan profesionalisme kepolisian.


















