Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Upah Minimum Provinsi Sumut 2027 Hanya Naik Rp181 Ribu

Kota Medan
2 min read
Upah Minimum Provinsi Sumut 2027 Hanya Naik Rp181 Ribu
Demo buruh di depan Kantor Gubernur Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • UMP Sumut 2027 ditetapkan Rp3.410.000, naik Rp181.001 atau 5,61 persen dari tahun sebelumnya.

  • Perhitungan kenaikan memakai inflasi 2,71 persen, pertumbuhan ekonomi 4,79 persen, dan indeks alfa 0,6045.

  • Bupati dan wali kota se-Sumut harus menyerahkan rekomendasi UMK dan UMSK 2027 paling lambat 25 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Kenaikannya dipatok 5,61 persen dari tahun sebelumnya.

Keputusan itu diumumkan di Medan, Jumat (20/11/2026). Angka tersebut diketuk usai pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, hingga serikat pekerja.

Dengan ketetapan itu, upah minimum pekerja di Sumatra Utara bertambah sekitar Rp181 ribu dibanding 2025. Kini, giliran para bupati dan wali kota yang dikejar tenggat waktu untuk merumuskan upah tingkat kabupaten/kota.

  1. 1. Upah naik Rp181 ribu lewat perhitungan indeks alfa 0,6045

    buruh pabrik
    ilustrasi buruh pabrik (pexels.com/HONG SON)

    Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan Rp3.410.000, naik dari UMP 2026 yang berada di angka Rp3.228.949. Dalam rilis Pemprov Sumut, kenaikan tersebut tercatat sebesar Rp181.001 atau 5,61 persen.

    Yang menjadi sorotan adalah formula di balik angka tersebut. Kenaikan dihitung dari inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.

    Sebelum diketuk, rancangan upah dibahas bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut. Di dalamnya duduk unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.

    "Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata Bobby Nasution.

  2. 2. Tiga aturan ketenagakerjaan jadi landasan penetapan upah

    Ilustrasi Buruh di bawah laju inflasi kebutuhan hidup
    Ilustrasi Buruh di bawah laju inflasi kebutuhan hidup (Pexels.com/MufidHanif)

    Pemprov Sumut menyebut penetapan UMP 2027 tidak lepas dari koridor regulasi terbaru. Ada tiga aturan yang dijadikan pijakan utama.

    Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    Ketiga, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Edaran itu memuat data Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan sebagai acuan penetapan upah minimum 2027.

  3. 3. Bupati dan wali kota dikejar tenggat 25 November setor rekomendasi UMK dan UMSK

    ilustrasi buruh
    ilustrasi buruh (unsplash.com/EqualStock)

    Usai mengetuk UMP, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumut segera bergerak. Mereka diminta menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

    Rekomendasi di tiap daerah wajib mengacu pada UMP Sumut 2027 yang baru ditetapkan. Penyusunannya juga harus berpijak pada kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

    Waktu yang diberikan cukup ketat. Seluruh rekomendasi UMK dan UMSK 2027 diminta sudah diterima paling lambat 25 November 2026.

Related Articles

See More