Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Dinkes Medan: Tunggakan BPJS Tak Hangus Meski Warga Beralih ke UHC KTP

Kota Medan
9 min read
Dinkes Medan: Tunggakan BPJS Tak Hangus Meski Warga Beralih ke UHC KTP
PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)
  • Dinkes Medan menegaskan tunggakan BPJS tidak hangus saat warga memakai UHC KTP; jika kembali menjadi peserta mandiri, tunggakan maksimal 24 bulan tetap harus diselesaikan.

  • UHC Medan sejak Desember 2022 melayani warga tanpa BPJS atau berstatus tidak aktif, dengan cakupan 100,25 persen dan keaktifan peserta 83,50 persen per November 2026.

  • Pengguna UHC wajib ber-KTP Medan minimal tiga bulan, mengakses puskesmas untuk kasus non-darurat atau IGD saat darurat, dengan layanan kelas III.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengingatkan warga agar tidak menganggap tunggakan iuran BPJS Kesehatan otomatis hangus setelah beralih ke pembiayaan pemerintah melalui program Universal Health Coverage (UHC) dengan KTP.

PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana menegaskan tunggakan tersebut tetap tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan. Konsekuensinya baru terasa ketika warga ingin kembali menjadi peserta mandiri dengan kelas pelayanan yang lebih tinggi.

"Tunggakan itu tidak diputihkan. Kalau nanti mau kembali jadi peserta mandiri, tunggakan itu tetap harus diselesaikan," ujar Salmon dalam kegiatan program prioritas Dinkes Medan, Kamis (19/11/2026).

Salmon menjelaskan, perhitungan tunggakan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mandiri dibatasi maksimal 24 bulan atau dua tahun. Artinya, peserta yang menunggak selama enam tahun tidak harus membayar seluruh tunggakan enam tahun tersebut.

Selain itu, ada pula denda pelayanan sebesar 5 persen dari biaya pelayanan kesehatan bagi peserta yang memiliki tunggakan dan kemudian memanfaatkan pelayanan rawat inap dalam kondisi tertentu setelah kepesertaannya diaktifkan kembali.

"Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya memahami manfaat UHC, tetapi juga konsekuensi administrasi dari kepesertaan BPJS Kesehatan," katanya.

  1. 1. Ada dua kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama

    IMG_20261119_104951.jpg
    PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)

    Salmon menyebutkan, ada dua kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama pelayanan melalui UHC Kota Medan. Pertama, warga yang belum pernah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Kedua, warga yang sebenarnya sudah terdaftar, tetapi status kepesertaannya tidak aktif.

    Salah satu penyebab kepesertaan menjadi tidak aktif adalah tunggakan iuran peserta mandiri karena merasa tidak membutuhkan jaminan kesehatan ketika sedang dalam kondisi sehat.

    Selain itu, perubahan status pekerjaan juga dapat menyebabkan kepesertaan terhenti. Misalnya, seseorang yang sebelumnya menjadi peserta melalui perusahaan kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Persoalan lainnya muncul ketika peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan akibat perubahan data kepesertaan. Ia mencontohkan, penonaktifan peserta PBI secara nasional pada Maret lalu sempat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang membutuhkan tindakan medis, seperti cuci darah dan operasi jantung.

    Dalam kondisi tersebut, keberadaan UHC daerah menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang memenuhi persyaratan.

  2. 2. Program UHC Berjalan Sejak 2022

    IMG_20261119_111455.jpg
    PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)

    Program UHC Kota Medan telah berjalan sejak 1 Desember 2022. Melalui skema tersebut, warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP, sesuai ketentuan yang berlaku.

    Salmon menjelaskan, penerapan UHC merupakan perubahan pendekatan pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat. Sebelum skema UHC diterapkan, bantuan jaminan kesehatan lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang masuk kategori miskin dan tidak mampu.

    "Dulu penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu hanya masyarakat miskin dan tidak mampu. Makanya banyak sekali orang kecewa. Ada yang melihat seseorang punya mobil, rumahnya bagus, tetapi mendapatkan bantuan kesehatan. Akhirnya sering terjadi kesalahpahaman," ujarnya.

    Melalui UHC, kata dia, Pemerintah Kota Medan berupaya memperluas perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan biaya.

    "Sejak 1 Desember 2022, ketika kita memperoleh predikat UHC, harapan kita tidak ada lagi penduduk yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tidak punya uang," katanya.

    Salmon menjelaskan, angka cakupan UHC Kota Medan sebesar 100,25 persen pada November 2026 bukan berarti seluruh peserta telah memiliki kepesertaan aktif.

    Angka tersebut merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Kota Medan dengan jumlah penduduk. Persentasenya bahkan dapat melampaui 100 persen karena terdapat penduduk dari daerah lain yang bekerja atau memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kota Medan.

    Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah penduduk Kota Medan tercatat sebanyak 2.568.156 jiwa. Sementara jumlah peserta yang terdaftar mencapai sekitar 2.578.561 orang.

    Hingga November 2026, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Medan berada pada angka 83,50 persen.

    Terdapat dua indikator utama dalam persyaratan UHC periode 2025-2026. Pertama, cakupan kepesertaan minimal 98 persen dari jumlah penduduk. Kedua, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Dengan cakupan 100,25 persen dan keaktifan 83,50 persen, Kota Medan telah melampaui kedua ambang batas tersebut.

    Ia juga mengingatkan bahwa capaian UHC bukan semata-mata hasil program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah. Angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenis kepesertaan BPJS Kesehatan.

    Di antaranya peserta PBI yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN sebanyak sekitar 778.967 peserta atau 30 persen. Kemudian peserta yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah sekitar 545.190 peserta atau 21 persen. Selain itu, terdapat peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah provinsi, peserta penerima upah, peserta mandiri, serta kelompok pekerja lainnya.

    "Jadi, UHC itu bukan karena Medan Bertuah saja, bukan hanya JKMB. Tetapi dari total seluruh penduduk yang memiliki jaminan kesehatan," jelasnya.

  3. 3. Syarat KTP Medan Minimal 3 Bulan

    IMG_20261119_104951.jpg
    PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)

    Salmon menegaskan, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan program tersebut. Identitas kependudukan menjadi persyaratan mutlak bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan melalui UHC Kota Medan.

    Warga harus memiliki KTP dengan domisili Kota Medan dan telah menjadi penduduk setempat sekurang-kurangnya tiga bulan.

    Persyaratan tersebut diberlakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan awal program pada 2022. Salmon mengungkapkan, ketika program pertama kali diluncurkan, pendaftaran melalui aplikasi sempat membuka peluang warga dari luar daerah mendaftarkan diri sebagai penduduk Kota Medan untuk memperoleh pembiayaan kesehatan.

    Kondisi itu dikhawatirkan menambah beban pemerintah daerah, sementara warga Kota Medan yang telah lama berdomisili justru harus tetap mendapatkan jaminan pelayanan.

    Karena itu, Dinkes bersama BPJS Kesehatan dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan penyesuaian mekanisme pendaftaran.

  4. 4. Warga yang Gunakan UHC melalui KTP Bisa Lewat Puskesmas dan IGD

    IMG_20261119_105315.jpg
    PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)

    Dalam mekanisme pelayanan, warga yang menggunakan UHC melalui KTP pada prinsipnya mengakses layanan dari dua pintu, yakni puskesmas dan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.

    Untuk pelayanan non-darurat, warga terlebih dahulu mendatangi puskesmas. Apabila berdasarkan pemeriksaan dokter terdapat indikasi medis yang membutuhkan penanganan lanjutan, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit.

    Sementara itu, pasien dengan kondisi kegawatdaruratan dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit tanpa harus menunggu proses rujukan dari puskesmas.

    Salmon menegaskan, mekanisme tersebut dibuat untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan medis pasien. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua penyakit harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Terdapat 144 jenis penyakit yang pada prinsipnya dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai kompetensi dokter umum.

    Adapun pelayanan melalui skema UHC dengan KTP diberikan pada pelayanan kelas III. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang mengikuti ketentuan kelas pelayanan yang ditetapkan.

    "Seluruh penduduk sama. Mau kelas satu, kelas dua, kelas tiga, yang penting untuk UHC ini pelayanan yang ditanggung adalah kelas tiga. Tidak dibedakan orang yang punya mobil empat atau Fortuner, yang penting memenuhi persyaratan," jelasnya.

  5. 5. Identitas Keluarga Sering Menjadi Kendala

    IMG_20261119_112845.jpg
    PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinkes Kota Medan, Salmon Brahmana (IDN Times/Indah Permata Sari)

    Dalam praktik pelayanan, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui Dinkes.

    Salmon menyebutkan, permasalahan yang sering muncul antara lain nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kependudukan yang tidak sesuai, hingga anggota keluarga yang belum tercatat dalam kartu keluarga.

    Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah anak yang baru lahir belum dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Ada pula keluarga yang belum memperbarui susunan kartu keluarga setelah menikah, sehingga anak atau anggota keluarga masih tercatat dalam administrasi keluarga sebelumnya.

    Akibatnya, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, data pasien tidak dapat langsung dicocokkan dengan sistem kependudukan dan BPJS Kesehatan.

    Salmon menyarankan masyarakat segera mengurus kartu keluarga setelah terjadi perubahan susunan keluarga.

    "Jadi, jangan sampai anak kita membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi identitasnya belum ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Solusinya, segera urus kartu keluarga," ujarnya.

    Sejak pelaksanaan UHC dimulai pada 1 Desember 2022 hingga 2 September 2026, program tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Salmon, tercatat sebanyak 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan sekitar 53.751 pelayanan yang diakses langsung melalui IGD rumah sakit. Secara keseluruhan, jumlah pelayanan yang tercatat mencapai sekitar 75.435.

    Dari pelaksanaan tersebut, terdapat sekitar 216.854 peserta yang didaftarkan melalui program pembiayaan Pemerintah Kota Medan.

    Salmon menjelaskan, pembiayaan UHC tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang sedang sakit. Ketika seseorang didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, kewajiban pembiayaan kepesertaannya tetap berjalan meskipun yang bersangkutan belum pernah menggunakan pelayanan kesehatan.

    Hal itu merupakan konsekuensi dari prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

    "BPJS ini sistemnya sosial. Sepanjang kita membantu orang yang sehat untuk menolong orang yang sakit, itu memang prinsipnya. Jadi, tidak bisa hanya orang yang sakit saja yang didaftarkan," katanya.

    Konsekuensinya, kebutuhan anggaran Pemerintah Kota Medan untuk membiayai program tersebut terus meningkat. Pada 2022, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar. Sementara pada 2026, pembiayaannya telah mendekati Rp300 miliar.

    Jangkauan pelayanan UHC Kota Medan juga tidak terbatas pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah administrasi kota. Salmon mengungkapkan, terdapat 85 rumah sakit di luar Kota Medan yang telah melayani warga Kota Medan melalui skema UHC dengan KTP.

    Jangkauan pelayanan tersebut bahkan telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Surabaya.

    Untuk mempercepat penanganan persoalan kepesertaan, Dinkes juga membangun koordinasi lintas sektor melalui wadah komunikasi yang disebut Fast Response. Wadah tersebut melibatkan direktur rumah sakit, unsur BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinkes, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta kepala puskesmas. Melalui koordinasi tersebut, persoalan pelayanan kesehatan masyarakat dapat ditangani selama 24 jam.

    Selain warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan peserta yang tidak aktif, Dinkes Kota Medan juga menghadapi persoalan masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan.

    Untuk kondisi tersebut, terdapat mekanisme pelayanan melalui program unregister bagi warga yang berasal dari daerah lain atau belum memiliki identitas. Nantinya akan dicocokkan dengan retina mata agar diketahui warga mana.

    Salmon menjelaskan, pemerintah daerah kini semakin memperkuat koordinasi agar tanggung jawab pembiayaan kesehatan dapat disesuaikan dengan asal daerah pasien. Misalnya, apabila pasien diketahui berasal dari Kabupaten Karo, koordinasi dapat dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Karo.

    Sementara untuk masyarakat tanpa identitas yang membutuhkan pertolongan, Dinkes telah menetapkan mekanisme pelayanan melalui tiga rumah sakit yang menjadi tempat penanganan seperti RSUD H. Bachtiar Djafar, RSUD dr. Pirngadi Medan, dan UPTD RSJ Prof. Ildrem.

    Bagi Salmon, capaian UHC bukan sekadar angka kepesertaan yang melampaui jumlah penduduk. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan ketika benar-benar membutuhkan pertolongan.

    "Ini bagian dari pelayanan kita. Kita harus melayani dengan hati. Ada risiko yang harus kita kerjakan, tetapi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.

Related Articles

See More