LPS Perkuat Independensi dan Tata Kelola melalui Amandemen UU P2SK

- Amandemen UU P2SK melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat independensi, status hukum, tata kelola Dewan Komisioner, dan mekanisme anggaran LPS sejak berlaku 17 Juni 2026.
- LPS menyiapkan Program Penjaminan Polis untuk melindungi pemegang polis dan menangani perusahaan asuransi, termasuk syariah, yang izinnya dicabut OJK sesuai ketentuan berlaku.
- Kesiapan Program Penjaminan Polis memerlukan regulasi, operasional, pendanaan, koordinasi pemangku kepentingan, serta sosialisasi akurat oleh LPS dan media kepada masyarakat.
Simalungun, IDN Times- Penguatan independensi, tata kelola, dan mekanisme penganggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi bagian penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas kelembagaan LPS dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Substansi perubahan regulasi tersebut menjadi salah satu materi yang relevan untuk disosialisasikan Kantor Perwakilan LPS I kepada insan pers dan jurnalis wilayah Sumatra Utara dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan pada Rabu (18/11/2026) di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto. Dalam sambutannya, Jimmy menegaskan pentingnya peran Kantor Perwakilan LPS I dalam menyosialisasikan tugas, fungsi, dan kebijakan LPS guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan, khususnya di wilayah Sumatra.
“Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan jurnalis dan media yang senantiasa aktif dalam membagikan informasi kebijakan LPS terkini kepada masyarakat,” ujar Jimmy.
1. Amandemen UU P2SK perkuat fondasi kelembagaan LPS

Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, Dalam sesi pemaparan, Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, menyampaikan materi bertajuk “Peran LPS Pascaamandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.
Aditya menjelaskan bahwa perubahan UU P2SK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mencakup sejumlah aspek penting dalam penguatan kelembagaan LPS. Berdasarkan ringkasan materi resmi peraturan, perubahan tersebut meliputi penguatan status LPS sebagai badan hukum dan lembaga negara yang independen, penyempurnaan pengaturan mengenai susunan dan proses seleksi anggota Dewan Komisioner, serta penguatan mekanisme penyusunan anggaran LPS.
”Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung mewujudkan ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi”, jelas Aditya.
Pengaturan mengenai persyaratan, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Komisioner juga menjadi bagian dari penyempurnaan tersebut. Penguatan ini merupakan elemen penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan mandat LPS sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyempurnakan kerangka pengaturan sektor keuangan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan memperkuat kelembagaan di sektor keuangan. UU Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 Juni 2026.
2. Perlindungan Pemegang Polis dan Kesiapan Program Penjaminan Polis

Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo saat menyampaikan materi dalam Media Gathering LPS di Simalungun, Rabu (18/11/2026) (IDN Times/Doni Hermawan) Selain penguatan kelembagaan, perlindungan pemegang polis tetap menjadi salah satu aspek penting dalam mandat LPS di sektor asuransi. Kerangka UU P2SK telah mengatur fungsi LPS dalam menjamin polis asuransi serta menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam konteks tersebut, Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sesuai ketentuan dan cakupan program yang berlaku. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi serta mendukung keberlanjutan perlindungan bagi pemegang polis.
Penerapan PPP juga membutuhkan kesiapan regulasi, operasional, pendanaan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pemahaman yang tepat mengenai mandat LPS menjadi bagian penting dalam mempersiapkan implementasi program tersebut.
3. Pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan skema penjaminan polis

Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto saat membuka Media Gathering dengan LPS di Simalungun, Rabu (18/11/2026) (dok.LPS I Medan) Pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan skema penjaminan polis, seperti Malaysia, Korea Selatan, Kanada, dan Inggris, dapat menjadi referensi dalam mengembangkan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan karakteristik industri asuransi nasional.
”Best practices di beberapa negara yang telah melaksanakan program penjaminan polis, antara lain: Malaysia, Korea, Kanada, maupun United Kingdom menunjukan bahwa adanya program penjaminan polis yang kredibel dapat mendukung momentum pertumbuhan industri melalui peningkatan trust dan partisipasi masyarakat,” tambah Aditya.
Ke depan, penguatan kelembagaan LPS melalui penyempurnaan regulasi perlu berjalan seiring dengan kesiapan pelaksanaan mandat di sektor asuransi.
“Ke depan, LPS akan terus memperkuat berbagai upaya dalam mempersiapkan aktivasi program penjaminan polis, melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh stakeholders”, tutup Aditya.


















