Korupsi KUR di Bank Riau Kepri Syariah, Eks AO dan Swasta Diadili

- Eks Account Officer BRK Syariah Siak, Angga Saputra, dan pihak swasta Hendra diadili atas dugaan korupsi pembiayaan KUR yang berlangsung April 2023 hingga April 2024.
- Jaksa menyebut 88 identitas warga digunakan untuk pengajuan pembiayaan Rp17,6 miliar, sementara verifikasi diduga tidak sesuai prosedur dan agunan lahan 400 hektare dinyatakan fiktif.
- Dana KUR macet dan audit BPKP mencatat kerugian negara Rp18,92 miliar; kedua terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang berikutnya memasuki agenda pembuktian.
Pekanbaru, IDN Times - Dua terdakwa korupsi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Kabupaten Siak diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri pekanbaru, Rabu (18/11/2026). Kedua terdakwa itu adalah Angga Saputra, mantan Account Officer (AO) bank dan Hendra dari pihak swasta.
Dalam sidang perdana itu, majelis hakim yang memimpin persidangan adalah Yofistian. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan isi dakwaan kedua terdakwa adalah Galih Azis dan Rozi Hermansyah.
Dalam dakwaannya, JPU menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 603 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
1. Total pembiayaan Rp17,6 miliar

ilustrasi pembiayaan (pexels.com/@pixabay) Dalam dakwaan JPU, penyimpangan penyaluran pembiayaan tersebut berlangsung sejak April 2023 hingga April 2024. Korupsi ini bermula ketika Sujarwo, Ikko Pratama yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan Sarli, menawarkan bisnis penanaman kebun pohon akasia seluas 400 hektare.
"Untuk merealisasikan rencana tersebut, mereka mengajukan fasilitas KUR Islamic Banking (IB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis dengan akad murabahah ke BRK Syariah Cabang Siak," ujar JPU.
Dalam proses pengajuan, terdakwa Hendra mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) milik 88 masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Nama-nama tersebut kemudian digunakan sebagai calon debitur dengan plafon pembiayaan masing-masing Rp200 juta dan tenor lima tahun.
"Total fasilitas pembiayaan yang diajukan mencapai Rp17,6 miliar," ucap JPU.
Namun, menurut JPU, proses pengajuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdakwa Angga yang saat itu bertugas sebagai AO dinilai tidak melakukan verifikasi sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan internal bank.
Bahkan, lahan seluas 400 hektare yang dijadikan agunan disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen tanah yang digunakan masih berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sementara keberadaan lahan yang dijaminkan fiktif. Meski demikian, pembiayaan tersebut tetap dapat dicairkan.
2. Rugikan negara Rp18,9 miliar

ilustrasi uang (unsplash.com/Mufid Majnun) Masih dalam dakwaan itu, fakta lainnya yang diungkap JPU adalah, para masyarakat yang namanya digunakan sebagai debitur hanya menerima Rp9 juta per orang. Mereka juga dijanjikan mendapatkan lahan sawit.
Sementara, sebagian besar dana pencairan mengalir kepada sejumlah pihak. Dimana, terdakwa Hendra menerima Rp2,8 miliar, terdakwa Angga Rp440 juta, Ikko Pratama Rp7,160 miliar, Sujarwo Rp2,065 miliar, dan Sarli Rp5,4 miliar.
"Sampai saat ini, pembiayaan KUR tersebut tidak pernah dilunasi sehingga mengalami kemacetan," terang JPU.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp18.920.492.975.
3. Tak ajukan eksepsi, hakim perintahkan JPU hadirkan saksi dan bukti

Ilustrasi sidang di pengadilan, IDN Times/ istimewa Usai JPU membacakan isi dakwaannya, majelis hakim mempersilahkan kedua terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Setelah berkonsultasi, melalui penasehat hukumnya, kedua terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.
Mendengar hal itu, majelis hakim kemudian memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi dan bukti lainnya pada persidangan yang dijadwalkan pada pekan depan.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembuktian," ucap hakim ketua sambil mengetuk palunya pertanda sidang ditutup.

















