Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sultan Deli XIV Jadi Ketua Forum Pembangunan Rendah Karbon Sumut

Kota Medan
4 min read
Sultan Deli XIV Jadi Ketua Forum Pembangunan Rendah Karbon Sumut
Sultan Deli XIV Ditetapkan sebagai Ketua Forum PRKBI Sumut (Dok. PRKBI)
  • Sultan Deli XIV Tuanku Arya Lamdjiji terpilih sebagai Ketua Forum Multistakeholder PRKBI Sumatra Utara melalui musyawarah workshop di Medan pada 16 November 2026.

  • Forum membentuk Tim Formatur untuk menyusun struktur, mekanisme kerja, dan agenda kolaborasi, sekaligus memperkuat Pokja PRKBI serta implementasi dokumen RPRKBI-D Sumatra Utara.

  • Forum menghimpun pemerintah, swasta, akademisi, NGO, komunitas, dan organisasi masyarakat untuk mendorong penurunan emisi GRK, adaptasi iklim, serta program pembangunan rendah karbon terukur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, terpilih sebagai Ketua Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatra Utara. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah dalam Workshop Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI Sumatra Utara yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Senin (16/11/2026).

Terpilihnya Sultan Deli XIV sebagai Ketua Forum PRKBI Sumatra Utara menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatra Utara.

Selain menetapkan ketua forum, pertemuan tersebut juga menyepakati pembentukan Tim Formatur yang bertugas menindaklanjuti penyusunan dan penyempurnaan struktur kelembagaan forum, termasuk merumuskan mekanisme kerja serta agenda kolaborasi ke depan.

Kegiatan workshop dibuka oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Provinsi Sumatra Utara, Sry Puspa Sari, SE, M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D).

Namun, implementasi dokumen tersebut memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

  1. 1. Memperkuat peran Kelompok Kerja PRKBI

    WhatsApp Image 2026-11-17 at 15.04.14.jpeg
    Pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumut (Dok. PRKBI)

    Menurutnya, keberhasilan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan.

    Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI diharapkan dapat melengkapi sekaligus memperkuat peran Kelompok Kerja (Pokja) PRKBI yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Sinergi kedua wadah tersebut diharapkan mampu mendorong pembagian peran yang lebih jelas serta menghasilkan program kolaborasi yang konkret dan terukur.

    "Melalui kegiatan ini, saya berharap kita dapat membangun kesepahaman, menyempurnakan kerangka kelembagaan, dan merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada hasil," ujar Sry Puspa Sari.

  2. 2. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim

    WhatsApp Image 2026-11-17 at 15.04.13.jpeg
    Pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumut (Dok. PRKBI)

    Sementara itu, Senior Provincial Coordinator Oxford Policy Management Limited (OPML), Dr. Agus Marwan, M.SP., dalam sambutan pengantarnya menegaskan bahwa keberadaan Forum Multistakeholder PRKBI sangat strategis untuk mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat, NGO, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan akademisi dalam mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di Sumatra Utara.

    Menurut Agus Marwan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendorong penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Karena itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif berbagai kelompok masyarakat serta sektor nonpemerintah.

    "Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama NGO, private sector, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat implementasi PRKBI di Sumut," ungkapnya.

    Ia berharap forum yang terbentuk nantinya dapat menjadi ruang konsolidasi dan kolaborasi multipihak untuk mempertemukan berbagai gagasan, sumber daya, serta inisiatif dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK dan penguatan ketahanan iklim daerah.

  3. 3. Perkuat Kolaborasi Multipihak

    WhatsApp Image 2026-11-17 at 15.04.15.jpeg
    Sultan Deli XIV Ditetapkan sebagai Ketua Forum PRKBI Sumut (Dok. PRKBI)

    Terbentuknya Forum Multistakeholder PRKBI Sumatra Utara diharapkan menjadi wadah strategis yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan berbagai inisiatif dan gerakan masyarakat. Forum ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui riset, inovasi, dan pengembangan pengetahuan.

    Dengan kepemimpinan Sultan Deli XIV, Tuanku Arya Lamdjiji, forum ini diharapkan dapat mengembangkan jejaring kolaborasi yang inklusif dan melibatkan berbagai elemen pembangunan di Sumatra Utara.

    Ke depan, tantangan utama forum adalah menerjemahkan kesepakatan pembentukan kelembagaan menjadi program kerja dan aksi nyata yang terukur, mulai dari penguatan koordinasi, identifikasi potensi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Initiative Phase II (LCDI-2), kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Workshop difasilitasi oleh PT Hatfield Indonesia dengan menghadirkan fasilitator Prof. Hamdani Harahap dan Tarsudi.

    Melalui pembentukan forum ini, Sumatra Utara diharapkan semakin memperkuat langkah kolaboratif menuju pembangunan yang rendah emisi, berkelanjutan, dan berketahanan terhadap perubahan iklim.**

Related Articles

See More