Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

WALHI Desak Hentikan Penggunaan Ekskavator di Gunung Sibayak

Kota Medan
4 min read
WALHI Desak Hentikan Penggunaan Ekskavator di Gunung Sibayak
Potret ekskavator di gunung Sibayak. (tangkapan layar)
  • WALHI Sumut mendesak penghentian penggunaan ekskavator di Gunung Sibayak yang jalur pendakiannya sedang ditutup untuk pemulihan ekosistem.

  • UPTD Tahura Bukit Barisan menyebut ekskavator digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi, tetapi alasan itu dipertanyakan WALHI dan Mapala.

  • WALHI meminta pekerjaan dihentikan serta dugaan pelanggaran, perencanaan, dan dampak ekologisnya diperiksa secara terbuka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara mendesak penghentian alat berat di Gunung Sibayak, Kabupaten Karo. Desakan ini santer buntut beredarnya video ekskavator dan rombongan motor trail di kawasan konservasi tersebut.

Aktivitas ini jadi sorotan tajam. Sebab, jalur pendakian Gunung Sibayak sedang ditutup. Alasannya untuk pemulihan ekosistem.

UPTD Tahura Bukit Barisan sempat berdalih lewat surat klarifikasinya. Pengerahan ekskavator diklaim sebagai upaya pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi pendaki. Sementara, rombongan motor trail yang terekam pada Minggu (15/11/2026) disebut masuk tanpa koordinasi.

  1. 1. Dalih evakuasi pendaki yang berisiko menabrak prinsip konservasi

    WhatsApp Image 2026-11-17 at 18.44.11.jpeg
    Sejumlah pegiat motor trail diduga masuk ke jalur Gunung Sibayak, Karo. (tangkapan layar)

    Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mempertanyakan langkah pemerintah. Terutama soal pengerahan alat berat di tengah penutupan kawasan.

    Klarifikasi UPTD dinilai ibarat jauh panggang dari api. Tidak ada penjelasan soal kajian lingkungan maupun dasar kuat pelaksanaan pekerjaan.

    Kata dia, pemerintah harus menjelaskan dasar pengerjaan itu secara transparan.

    “Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” kata Rianda.

    Pengerjaan jalur ini berpotensi memicu bahala ekologis. Mulai dari mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, hingga mengganggu aliran air di wilayah hulu.

    “Kerusakan lingkungan itu tidak harus menunggu pohon ditebang. Tanah yang dibongkar dan jalur yang diperlebar juga bisa mengubah kondisi ekologis. Kalau kemudian terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, sementara risikonya tidak pernah dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

  2. 2. Pengawasan lemah dan perlakuan istimewa di jalur pendakian

    Kawah Gunung Sibayak di kawasan pegunungan, salah satu bentang alam vulkanik yang menjadi ciri gunung berapi ini.
    Kawah di Gunung Sibayak, bentang alam vulkanik di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. (IDN Times/Prayugo Utomo)

    Ketimpangan pengelolaan kawasan juga jadi momok. Di satu sisi, akses warga dibatasi dengan dalih pemulihan.

    Namun di sisi lain, pemerintah leluasa melakukan pekerjaan fisik. Teranyar, rombongan motor trail bahkan dilaporkan melenggang hingga kawasan puncak.

    “Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” katanya.

    Kritik senada datang dari jaringan Mapala Sumatra Utara. Perwakilan Mapala Genetika Fakultas Pertanian UISU, Dandi Harahap, menyoroti alasan evakuasi untuk membuka akses kendaraan.

    Menurutnya, keselamatan pendaki semestinya dibangun lewat kesiapan tim dan pemetaan jalur. Bukan semata-mata merombak bentang alam.

    “Kalau alasannya evakuasi, mestinya diperiksa dulu apa yang selama ini kurang dari sistem penyelamatan di Sibayak. Apakah timnya, peralatannya, atau akses komunikasinya? Jangan langsung menyimpulkan harus membuka jalan untuk mobil. Kami yang berkegiatan di gunung tahu bahwa medan sulit tidak selalu harus diubah supaya kendaraan bisa masuk,” ujar Dandi.

    Pembukaan jalur baru ini dikhawatirkan menjadi jalan terjal bagi kelestarian Sibayak. Ini bisa memicu masuknya aktivitas lain yang sebelumnya sulit menjangkau kawasan.

    “Sekarang alasannya untuk evakuasi. Tetapi setelah jalannya terbuka, bagaimana pengawasannya? Apakah nanti kendaraan lain juga bisa masuk? Ini harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai pekerjaan yang disebut untuk keselamatan justru menambah persoalan baru di Sibayak,” katanya.

  3. 3. Tuntutan penegakan hukum dan penghentian alat berat

    Pemandangan jalur pendakian Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dengan lanskap pegunungan di sekitarnya.
    Pemandangan jalur pendakian Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dengan lanskap pegunungan di sekitarnya.(IDN Times/Prayugo Utomo)

    Aktivitas motor trail di masa penutupan jelas menabrak etika petualangan. Dandi menyebut, kegiatan alam bebas harus tetap menghormati aturan main.

    “Kalau kawasan sedang ditutup, ya harus dihormati. Kita tidak bisa mengatasnamakan kegiatan alam bebas lalu mengabaikan kondisi gunungnya. Kami berharap organisasi pencinta alam di Sumatera Utara juga ikut mengawasi persoalan ini, karena Sibayak sudah lama menjadi tempat belajar dan berkegiatan banyak kelompok mahasiswa,” ujarnya.

    Atas temuan ini, WALHI Sumut mendesak Kementerian Kehutanan turun tangan. Mereka menuntut pemeriksaan dugaan pelanggaran UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE).

    “Jangan hanya pengendara motor trail yang diperiksa. Penggunaan ekskavator itu sudah diakui sebagai kegiatan resmi UPTD. Artinya, ada proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang juga harus diperiksa. Kalau terbukti melanggar, pejabat yang bertanggung jawab harus diproses,” tegas Rianda.

    Pemerintah dituntut buka-bukaan soal dokumen perencanaan dan dampak ekologis. Jangan sampai laku lancung yang merusak bentang alam dibiarkan tanpa evaluasi independen.

    “Pemerintah punya kewenangan mengelola kawasan hutan, tetapi bukan berarti bebas mengubahnya. Kami meminta pekerjaan ini dihentikan dulu dan diperiksa secara terbuka. Jangan sampai kerusakan baru diketahui setelah semuanya selesai dikerjakan, sementara tidak ada satu pun pihak yang mau bertanggung jawab,” tutup Rianda.

Related Articles

See More