Forum Multistakeholder PRKBI Sumut Terbentuk, Perkuat Aksi Penurunan Emisi GRK

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membentuk Forum Multistakeholder PRKBI untuk memperkuat pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim melalui koordinasi lintas sektor.
Forum ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, NGO, organisasi masyarakat, komunitas, dan mitra pembangunan guna mendukung penurunan emisi GRK serta aksi iklim konkret.
Sultan Deli XIV Tuanku Mahmud Arya Lamdjiji ditetapkan sebagai ketua, sementara Tim Formatur akan menyempurnakan struktur dan mekanisme kerja forum.
Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumatra Utara.
Pembentukan forum tersebut disepakati dalam kegiatan Workshop Pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI Sumatra Utara yang dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026, bertempat di Hotel Aryaduta Medan.
Kegiatan dibuka oleh Sry Puspa Sari, SE, M.Si., selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Provinsi Sumatra Utara. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D) yang perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan.
"Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan. Oleh karena itu, pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat peran Pokja PRKBI yang telah dibentuk, melalui sinergi, pembagian peran yang jelas, serta program kolaborasi yang konkret dan terukur," ungkap Sry Puspa Sari.
1. Membangun kesepahaman, menyempurnakan kerangka kelembagaan

Pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumut (Dok. PRKBI) Lebih lanjut, ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat terbangun kesepahaman bersama dalam menyempurnakan kerangka kelembagaan serta merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
"Melalui kegiatan ini, saya berharap kita dapat membangun kesepahaman, menyempurnakan kerangka kelembagaan, dan merumuskan mekanisme kerja forum yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada hasil," tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Senior Provincial Coordinator Oxford Policy Management Limited (OPML), Dr. Agus Marwan, M.SP.
2. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim

Pembentukan Forum Multistakeholder Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumut (Dok. PRKBI) Dalam sambutan pengantarnya, Agus Marwan menyampaikan bahwa pembentukan Forum Multistakeholder PRKBI memiliki posisi strategis dalam mengonsolidasikan berbagai kelompok masyarakat, NGO, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan kalangan akademisi untuk mendukung implementasi PRKBI di Sumatra Utara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan rendah karbon. Dibutuhkan dukungan serta keterlibatan aktif berbagai pihak agar agenda pembangunan tersebut dapat berjalan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama NGO, private sector, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat implementasi PRKBI di Sumatra Utara," ujar Agus Marwan.
Menurutnya, keberadaan forum multipihak diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, sekaligus ruang bersama untuk membangun inisiatif dan aksi nyata dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.
3. Sultan Deli XIV Ditetapkan sebagai Ketua Forum PRKBI Sumut

Sultan Deli XIV Ditetapkan sebagai Ketua Forum PRKBI Sumut (Dok. PRKBI) Salah satu hasil penting dari kegiatan workshop ini adalah tercapainya kesepakatan bersama untuk membentuk Forum Multistakeholder PRKBI Sumatra Utara. Melalui musyawarah para peserta, Sultan Deli XIV, Tuanku Mahmud Arya Lamdjiji, ditetapkan sebagai Ketua Forum PRKBI Sumatra Utara. Pertemuan tersebut juga menetapkan Tim Formatur yang akan bertugas menindaklanjuti pembentukan dan penyempurnaan struktur kelembagaan forum.
Penetapan kepemimpinan forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun wadah kolaborasi yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan dan potensi pemangku kepentingan di Sumatra Utara.
Ke depan, Forum Multistakeholder PRKBI diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi dan koordinasi, tetapi juga mampu melahirkan agenda kerja bersama, inisiatif kolaboratif, serta aksi konkret yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim daerah.
Kehadiran forum ini sekaligus diharapkan memperkuat sinergi dengan Kelompok Kerja (Pokja) PRKBI yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dengan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Initiative Phase II (LCDI-2), hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Pelaksanaan workshop difasilitasi oleh PT Hatfield Indonesia dengan menghadirkan fasilitator Prof. Hamdani Harahap dan Tarsudi.
Melalui terbentuknya Forum Multistakeholder PRKBI Sumatra Utara, diharapkan terbangun gerakan kolaboratif lintas sektor yang semakin kuat dalam mendukung transformasi pembangunan daerah menuju ekonomi rendah karbon, pembangunan yang berkelanjutan, serta Sumatra Utara yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.




















