Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Krisis Iklim dan 'Bencana Kebijakan', Warga Harus Awasi Lingkungan

Kota Medan
4 min read
Krisis Iklim dan 'Bencana Kebijakan', Warga Harus Awasi Lingkungan
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dalam gelar wicara Dies Natalis ke-46 FISIP Universitas Sumatra Utara (USU), Selasa (17/11/2026). (Dok: FISIP USU)
  • Diskusi FISIP USU menyoroti bencana ekologis sebagai bencana kebijakan yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa.

  • Kebijakan ekstraktif dinilai memperparah kerusakan lingkungan, sementara penguasaan ruang berdampak pada masyarakat lokal dan adat.

  • Perempuan menanggung beban ganda dalam krisis ekologis, sehingga kampus dan masyarakat sipil didorong mengawasi kebijakan pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Rentetan bencana ekologis di Indonesia tak bisa lagi dimaknai sebatas fenomena alam semata. Krisis ini adalah "bencana kebijakan" yang lahir dari rahim ketimpangan relasi kuasa.

Sayangnya, penerapan kebijakan perlindungan alam acapkali hanya berbalut pencitraan. Embrio gagasan ini dibedah tajam dalam gelar wicara Dies Natalis ke-46 FISIP Universitas Sumatra Utara (USU), Selasa (17/11/2026).

Diskusi itu membongkar relasi kuasa dan menagih tanggung jawab negara atas karut-marut lingkungan hari ini. Sayangnya, tata kelola lingkungan pemerintah dinilai masih ibarat jauh panggang dari api.

  1. 1. Kebijakan ekstraktif dan ilusi tata kelola hijau

    -
    Para relawan berbagi makanan dengan masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

    Kenaikan suhu rata-rata bumi kian mengkhawatirkan. Ambang batas kritis sejak era pra-industri kini kian terlampaui akibat emisi gas rumah kaca. Semua ini tak lepas dari kebijakan negara yang terus mendongkrak industri ekstraktif.

    Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik yang hadir dalam diskusi menyebut, daya dukung alam sudah kolaps. Bencana hidrometeorologi kini jadi momok yang memorak-porandakan kehidupan warga.

    “Indonesia sebenarnya sudah diwanti-wanti sebagai negara kepulauan yang paling akan terdampak dari krisis iklim ini. Misalnya siklon tropis senyar, yang umumnya tidak menerpa negara-negara yang berada di khatulistiwa justru sekarang terjadi menjadi momok bagi Indonesia. Di tengah kerusakan ekosistem di Indonesia, daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah menurun kualitasnya, sehingga bencana hidrometerologi terjadi lebih parah dampaknya” kata Alumni FISIP USU itu.

    Di tengah bahala ini, sikap negara justru paradoks. Karpet merah perizinan terus diobral ke pemodal.

    “Peran dari pemerintah disini sangat besar, karena kalau dilihat banyak sekali izin untuk industri ekstraktif yang justru diberikan oleh pemerintah. Kondisi ini (diperparah oleh praktik performative governance—yakni tata kelola negara yang sibuk menampilkan simbol dan seremoni dengan embel-embel kebijakan hijau, namun gagal menyentuh akar persoalan. Kebijakan untuk terus memperbesar penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik, bisa menjadi salah satu contohnya ” tegas Iqbal.

  2. 2. Eksklusi ruang hidup dan pergeseran sosial di tingkat tapak

    WhatsApp Image 2025-12-22 at 6.44.30 PM.jpeg
    Warga membawa hasil pertanian melintasi Desa Hutanobolon pasca banjir menghantam kawasan itu, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

    Krisis ini turut memicu penguasaan ruang yang timpang. Dosen Antropologi FISIP USU, Dr. Wina Khairina, membedah persoalan ini secara kasuistik. Kata dia, masuknya kapitalisme global adalah jalan terjal bagi masyarakat lokal.

    “Ruang-ruang hidup warga saat ini telah diubah menjadi arena frontier—bukan sekadar batas geografis kosong, melainkan momen perebutan kontrol relasi kuasa di mana kapitalisme global bekerja melalui gesekan (friction) lokal antar aktor lokal, budaya, dan kepentingan lokal. Karenanya masuknya modal melalui berbagai perizinan penambangan, konsesi, HPH, tidak hanya mengekstraksi sumber daya, tetapi juga merusak kohesi sosial masyarakat," bebernya.

    Wina membedah kuasa eksklusi ini lewat empat instrumen utama. Mulai dari regulasi, pasar, kekuatan koersif, hingga legitimasi.

    Namun temuan teranyar di lapangan menunjukkan fakta lain. Dalam risetnya soal masyarakat adat di Kerinci, kuasa waktu (temporal) turut memicu penyingkiran warga atas akses hutan.

    “Selain keempat instrumen tersebut, saya juga melihat kuasa waktu (temporal) sebagai hal yang berpengaruh dalam eksklusi masyarakat atas ruang hidupnya. Hal ini saya temukan dari hasil riset saya di Kerinci, dimana penundaan yang sudah ada dalam sistem waris pada masyarakat adat, dikalibrasi oleh teritorialisasi, encolusure atau pemagaran dan komodifikasi lahan yang menyebabkan penundaan redistribusi akses dan kontrol atas sumber daya pada pemuda adat semakin panjang. Hak atas waris ada, namun penundaan pewarisan telah menyebabkan penyingkiran pemuda untuk mendapatkan akses atas pengelolaan hutan adat,” ujar Wina.

  3. 3. Beban ganda perempuan di pusaran krisis ekologi

    GOY_8652-108.jpg
    Relawan dari Yayasan Orangutan Sumatra Lestari - Orangutan Information Centre (YOSL- OIC) memberikan paket logistik kepada Ruth, penyintas banjir Tapanuli Tengah. (IDN Times/Prayugo Utomo)

    Hal lain yang menjadi sorotan adalah kerentanan gender. Dampak krisis iklim ini rupanya tidak pernah netral.

    Perempuan kerap dipukul lebih telak saat krisis ekologis melanda. Perumusan kebijakan tak boleh lagi menjadikan mereka sekadar objek penerima dampak, melainkan subjek pemulihan.

    “Dari berbagai bencana yang terjadi dalam kurun waktu setahun ini, mulai dari banjir hingga kebakaran hutan, perempuan menanggung beban ganda—harus menopang ekonomi keluarga sekaligus memikul kerja-kerja perawatan (social reproduction) akibat krisis air bersih dan kesehatan” ujar Wina.

    Deretan fakta ini menjadi alarm keras. Kampus, mahasiswa, dan masyarakat sipil tak boleh lagi dininabobokkan oleh seremoni kebijakan pemerintah.

    Kata Iqbal, sikap kritis harus segera dikonsolidasikan. “Kita tidak bisa diam saja, melainkan harus merebut ruang untuk dapat bersuara secara kritis dan mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini bisa dalam banyak bentuk, apakah melalui gerakan sosial sampai terlibat dalam kegiatan politik untuk mendesakkan perubahan”. Ujar Iqbal.

    Hal senada ditegaskan Wina. Kerja sama lintas sektor adalah harga mati agar perlawanan tidak pupus di tengah jalan.

    “Disini peran dari kampus dan para akademisi harus muncul, bagaimana melahirkan kesadaran di lingkungan sivitas akademika, maupun melahirkan riset dan pengabdian yang dapat berdampak bagi lingkungan Indonesia ke depannya,” pungkasnya.

Related Articles

See More