Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sumut Rombak Aturan Pajak Hingga Paralegal Desa

Kota Medan
3 min read
Sumut Rombak Aturan Pajak Hingga Paralegal Desa
ilustrasi pajak (vecteezy.com/rawin tanpin)
  • Pemprov Sumut merombak aturan pajak dan bantuan hukum untuk menyesuaikan regulasi sekaligus memperluas akses layanan bagi masyarakat.

  • Keringanan pajak, digitalisasi E-Samsat, transaksi nontunai, dan pengawasan APIP disiapkan untuk menjaga penerimaan tanpa membebani warga.

  • Revisi bantuan hukum mencakup restorative justice, penyederhanaan pendataan, serta pemberdayaan paralegal desa di 33 kabupaten/kota.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara tengah merombak dua aturan daerah sekaligus. Keduanya adalah Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Nota Jawaban Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dibacakan Wakil Gubernur Surya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Jumat (20/11/2026).

Di tengah upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Sumut berjanji tidak akan membebani masyarakat maupun dunia usaha. Di sisi lain, akses bantuan hukum bagi warga tak mampu diklaim bakal diperluas hingga tingkat desa.

  1. 1. Pemprov Sumut buka opsi keringanan pajak dan terapkan retribusi baru secara bertahap

    ilustrasi pajak
    ilustrasi pajak (magnific.com/rawpixel-com)

    Revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian itu juga mengikuti penataan struktur organisasi perangkat daerah.

    Yang menjadi sorotan adalah jaminan agar lonjakan target PAD tidak mencekik warga. Pemprov menegaskan penetapan tarif harus berpijak pada dasar hukum yang jelas, pelayanan nyata, nilai aset, hingga kemampuan ekonomi masyarakat.

    "Kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta iklim investasi di Sumatera Utara," jelas Surya.

    Aturan baru itu turut menyentuh opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai bagian dari restrukturisasi hubungan keuangan provinsi dengan kabupaten/kota. Pemerintah bersama Tim Pembina Samsat mengklaim bakal memperkuat sosialisasi dan transparansi rincian tagihan agar warga memahami skema pungutannya.

    Merespons masukan fraksi terkait penyesuaian tarif, Pemprov membuka ruang insentif fiskal. Mulai dari pengurangan, keringanan, pembebasan, hingga penundaan pembayaran pajak dan retribusi sesuai syarat yang berlaku.

    Sementara untuk penambahan objek retribusi baru, Pemprov memastikan tidak akan memukul rata penerapannya tanpa dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan sistem administrasi yang memadai.

    "Penerapannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing perangkat daerah dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

  2. 2. Digitalisasi E-Samsat dan pengawasan APIP jadi senjata tekan kebocoran PAD

    ilustrasi pajak
    ilustrasi pajak (unsplash.com/@ahmed_hossam_eldin)

    Selain penyesuaian aturan, Pemprov Sumut membidik peningkatan penerimaan lewat pendataan ulang potensi pajak, pemanfaatan aset daerah, dan pengawasan pungutan. Pemangkasan transaksi tunai pun didorong untuk menutup celah penyimpangan.

    "Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah strategis melalui perluasan transaksi nontunai, pengembangan layanan E-Samsat Sumut, serta digitalisasi pembayaran retribusi pada perangkat daerah pengelola," kata Surya.

    Setiap perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi juga diminta membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik. Mulai dari jenis layanan, objek pungutan, dasar hukum, besaran tarif, tata cara bayar, hingga manfaat layanannya.

    Untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah, Pemprov mengandalkan rekonsiliasi data, evaluasi berkala, pengendalian internal, serta koordinasi bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

  3. 3. Revisi Perda Bantuan Hukum dorong restorative justice hingga paralegal desa

    ilustrasi hukum
    ilustrasi hukum (unsplash.com/Planet Volumes)

    Di luar urusan fiskal, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2022 diarahkan untuk memangkas jalan terjal masyarakat miskin dalam mengakses keadilan. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah penguatan pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara secara restoratif.

    Proses pendataan penerima bantuan hukum juga bakal disederhanakan. Pemerintah memanfaatkan basis data kesejahteraan agar layanan pendampingan lebih tepat sasaran dan mudah dijangkau warga yang membutuhkan.

    Tak hanya itu, pendampingan hukum dirancang menyentuh langsung lapisan paling bawah di seluruh wilayah Sumut.

    "Pemprov Sumut juga mendorong pemberdayaan paralegal desa melalui program PRESTICE 2025–2030 yang diarahkan untuk memperkuat pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di 33 kabupaten/kota," pungkasnya.

Related Articles

See More
Aturan Pajak dan Bantuan Hukum Sumut Dirombak