RPPEM Nasional Disahkan, Harapan Baru untuk Selamatkan Mangrove

Pengesahan RPPEM Nasional menjadi langkah penting bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2025, luas mangrove Indonesia mencapai sekitar 3,45 juta hektare.

Besarnya luasan tersebut juga diikuti tanggung jawab besar untuk menjaga fungsi mangrove sebagai benteng alami pesisir dari berbagai ancaman, seperti abrasi, banjir rob, gelombang ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga dampak perubahan iklim.

Anggota Tim Tenaga Ahli Penyusun RPPEM Nasional Onrizal yang juga dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara mengatakan, pengesahan dokumen tersebut menjadi harapan baru dalam pengelolaan mangrove Indonesia.

“Pengesahan RPPEM Nasional ini memberi harapan besar. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki arah jangka panjang yang lebih utuh dalam melindungi dan mengelola mangrove, bukan hanya melalui penanaman, tetapi juga melalui perencanaan berbasis ekosistem, lanskap, data, fungsi lindung dan budidaya, serta keterlibatan masyarakat pesisir. Ini langkah maju yang patut kita syukuri,” ujar Onrizal dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

RPPEM Nasional disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Sebelumnya, Tim Penyusun RPPEM Nasional dibentuk pada 1 Desember 2025 melalui Keputusan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat Nomor SK.12/E.5/JFT/PPEPD/B/12/2025.

Selama ini, upaya menjaga mangrove sering kali identik dengan kegiatan penanaman kembali. Namun, banyak program rehabilitasi tidak bertahan karena persoalan utama ekosistem belum diselesaikan, seperti rusaknya aliran air, perubahan fungsi lahan, pencemaran, konflik ruang, hingga minimnya perawatan setelah penanaman.

RPPEM Nasional membawa pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mengatur arah perlindungan, pemanfaatan, pengendalian kerusakan, pemeliharaan, pemantauan, kelembagaan, pembiayaan, hingga strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk 30 tahun ke depan.

Salah satu konsep utama dalam dokumen tersebut adalah Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM). Pendekatan ini melihat mangrove sebagai satu sistem yang terhubung antara daratan dan laut, bukan hanya sebagai kumpulan pohon di wilayah pesisir.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan mangrove mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari daerah aliran sungai, sedimentasi, pasang surut, kawasan muara, tata ruang pesisir, aktivitas ekonomi, hingga kehidupan masyarakat sekitar.

Menurut Onrizal, pendekatan KLM menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola mangrove secara menyeluruh. “Kita punya peluang besar untuk memperbaiki tata kelola mangrove dari hulu sampai hilir. Tantangannya tentu tidak kecil, mulai dari konversi lahan, tekanan ekonomi, pencemaran, hingga perubahan iklim. Namun, saya optimistis dokumen ini dapat menjadi pijakan bersama untuk bekerja lebih terarah, lebih adil, dan lebih konsisten. Mangrove Indonesia adalah aset ekologis dunia, tetapi juga benteng hidup bagi masyarakat pesisir kita,” kata Onrizal.

RPPEM Nasional juga mengatur pembagian fungsi ekosistem mangrove, yakni sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung diarahkan untuk menjaga stabilitas pesisir, keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, serta mengurangi risiko bencana.

Sementara kawasan budidaya tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti wanamina, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan berbagai usaha pesisir yang tetap menjaga fungsi ekologis mangrove.

Menurut Onrizal perlindungan mangrove tidak harus bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Justru ekosistem mangrove yang sehat dapat menjadi fondasi ekonomi pesisir yang lebih kuat dan tahan terhadap perubahan.

Pekerjaan besar setelah pengesahan RPPEM Nasional adalah memastikan dokumen tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Pemerintah daerah di kawasan pesisir perlu menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah, tata ruang pesisir, pengendalian konversi lahan, rehabilitasi, hingga penguatan pengawasan.

Onrizal menilai masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi RPPEM Nasional. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penjaga utama ekosistem mangrove.

“Optimisme saya sederhana: bila pemerintah pusat, daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat pesisir bergerak dalam arah yang sama, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara dengan mangrove terluas di dunia, tetapi juga sebagai negara yang mampu menunjukkan contoh tata kelola mangrove yang ilmiah, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Onrizal.