Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk mempercepat pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada 2026. Program unggulan tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat manfaat pembangunan agar segera dirasakan masyarakat.
Dana tersebut dialokasikan melalui 141 kegiatan yang dijalankan sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) utama bersama perangkat daerah pendamping.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan realisasi Program Hasil Terbaik Cepat terus bergerak meski sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.
“Realisasinya untuk PHTC di triwulan I ini untuk kontrak sudah mencapai Rp539 miliar, realisasi keuangan Rp115 miliar atau 10,7 persen, dengan realisasi fisik 10,24 persen,” ujar Faisal dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).
Menurut Faisal, capaian fisik pada triwulan pertama masih relatif rendah karena mayoritas kegiatan masih berada pada fase persiapan dan kontraktual. Namun, sejak April hingga Mei 2026, progres pelaksanaan mulai mengalami percepatan.
“Jika dilihat capaian fisik masih rendah karena di TW I ini masih fase persiapan dan kontraktual. Setelah bulan April-Mei sudah banyak progres dibandingkan TW I. Dari data yang kami lihat juga sebagian besar di TW I yang belum kontrak, di Juni ini sudah kontrak terutama untuk kegiatan infrastruktur,” kata Faisal.
Anggaran PHTC difokuskan pada enam program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (Probis), Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE).
Faisal menjelaskan, Program Unggulan Sekolah Gratis belum dapat direalisasikan saat ini karena pelaksanaannya menyesuaikan kalender pendidikan yang dimulai pada Juli 2026.
“Seperti program PUBG sudah ada pagu anggarannya, tapi memang belum bisa dilaksanakan sekarang menunggu tahun ajaran baru, meski pun target program ini besar rencananya untuk 103.590 siswa yang tersebar di Nias juga daerah terdampak bencana yakni Tapteng, Sibolga, Tapsel, Taput dan Langkat,” jelas Faisal.
Sementara itu, Program Berobat Gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) telah berjalan dan mulai dimanfaatkan masyarakat.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov Sumut juga mendorong program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
Salah satunya melalui Program Jaskop yang saat ini telah memasuki tahap survei pengadaan Solar Dryer Dome. Fasilitas tersebut akan digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen saat produksi melimpah sehingga harga komoditas tetap stabil di tingkat petani.
“Progresnya di bulan ini sudah selesai sesuai jadwal,” kata Faisal.
Untuk sektor infrastruktur, sebagian kegiatan masih berada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi itu dipengaruhi perubahan nomenklatur OPD yang berlangsung pada April 2026.
Meski demikian, Pemprov Sumut menargetkan seluruh proyek infrastruktur sudah memasuki tahap kontrak pada Juni 2026. Setelah itu, pelaksanaan pekerjaan akan dipercepat agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.