Liga Debat 2026, Unpad dan Untad Adu Gagasan Nasib Freelancer Gen Z

Tim Pro Universitas Padjadjaran membuka argumentasi dengan menyodorkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama BPS, yang mencatat kontribusi sektor kreatif mencapai Rp1.611 triliun atau 7,28 persen terhadap PDB nasional serta menyerap 26,5 juta tenaga kerja. Juru bicara Unpad menegaskan bahwa pertumbuhan pesat di subsektor aplikasi dan pengembang game yang mencapai 18,24 persen, serta film dan animasi sebesar 17,59 persen, menjadikan freelance bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak industri berbasis proyek. Menurut Unpad, jalan ini menjadi jawaban nyata atas krisis daya tampung sektor formal yang gagal menyerap 50,29 persen pengangguran terbuka dari kalangan Gen Z, di mana syarat pengalaman kerja sering kali menjadi tembok penghalang bagi lulusan baru.

“Permintaan terhadap talenta kreatif digital tidaklah melambat. Itu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kreatif itu sendiri. Terlebih, mayoritas pelaku industri kreatif Indonesia merupakan studio kreatif dan UMKM yang lebih membutuhkan tenaga berbasis proyek dibandingkan dengan tenaga tetap. Maka freelance lah bukan sekedar pilihan . Tetapi memang menjadi kebutuhan industri pada saat ini,” ujar Chelsia Arvianda Putri, anggota Tim Unpad.

Sebaliknya, Tim Kontra Universitas Tadulako menilai besarnya kontribusi PDB tidak otomatis menjamin kesejahteraan individu pekerja. Mengacu pada parameter Decent Work yang dicanangkan ILO (1999) dan SDG poin ke-8, Untad menekankan bahwa pekerjaan yang menjanjikan wajib memenuhi tiga indikator utama: hubungan kerja yang diakui hukum, pendapatan stabil dan terprediksi, serta keberlanjutan karir. Untad menyoroti riset Sindikasi 2024 yang mengungkap bahwa 56,36 persen pekerja lepas di industri kreatif belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berarti sekitar 2,9 juta Gen Z bekerja tanpa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, maupun perlindungan kesehatan yang memadai.

Menanggapi isu kesejahteraan psikologis, Unpad melandasi pembelaannya pada hasil survei Populix 2023 yang mencatat 58 persen Gen Z Indonesia memilih freelance demi memegang kendali penuh atas waktu dan arah karir mereka. Tim Pro berargumen bahwa model kerja lepas berhasil mendemokratisasi akses pasar tanpa batasan geografis melalui platform digital, memungkinkan talenta muda di pelosok daerah mengerjakan proyek skala nasional hingga internasional. Unpad menegaskan bahwa risiko kerja dapat disebar dengan memegang beberapa klien sekaligus, yang justru lebih aman dibanding kerapuhan sektor formal yang marak dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Membalas klaim tersebut, Untad membeberkan sisi gelap ekosistem digital yang dinilai mendorong fenomena race to the bottom atau perang harga ke tingkat paling bawah. Merujuk pada Payoneer Freelance Report 2025, pekerja Gen Z usia 18–24 tahun terpaksa menerima rata-rata tarif 16 dolar AS per jam, jauh tertinggal dari pekerja senior berusia 55–64 tahun yang mengantongi 36 dolar AS per jam akibat tingginya persaingan tanpa sertifikasi. Untad juga mengungkapkan bahwa sistem algoritma platform dan penilaian rating menciptakan tekanan psikologis berlebih serta fenomena cold start problem. Kondisi ini kian memburuk mengingat data OJK 2024 mencatat 59,4 persen Gen Z memiliki pengeluaran lebih besar dari pendapatan, membuat mereka rentan terjerat kredit macet dan pinjaman online.

“Freelancer memiliki pendapatan yang tidak dapat diprediksi karena bergantung pada proyek. Selain itu, industri kreatif tidak memiliki standar tarif yang bagus sehingga freelancer baru memiliki posisi tawar yang lemah,” kata Adillah, anggota Tim Untad.

Sesi debat kian memanas saat para panelis memantik tanggapan terkait formulasi kebijakan nasional bagi masa depan pekerjaan Gen Z. Menjawab tantangan tersebut, Tim Pro Unpad menawarkan penerapan konsep Flexsecurity mengadopsi model negara-negara Nordic. Konsep ini menggabungkan pasar kerja yang fleksibel dengan jaring pengaman sosial yang bersifat portable—yakni perlindungan BPJS dan jaminan sosial yang melekat pada individu warga negara, bukan bergantung pada status hubungan kerja formal. Unpad menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mematangkan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig untuk memperkuat kepastian hukum melalui service agreement tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

Di sisi lain, Tim Kontra Universitas Tadulako mendesak intervensi negara untuk memperluas lapangan kerja formal terproteksi di sektor kreatif melalui pemberian insentif pajak dan subsidi bagi perusahaan yang merekrut Gen Z secara tetap. Namun, apabila format freelance tetap berjalan, Untad menuntut negara hadir menciptakan jaring pengaman wajib (mandatory safety net) serta standarisasi kontrak digital yang menetapkan batas revisi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kepastian upah minimum yang layak.

Perang argument terjadi secara sengit. Kedua tim menyampaikan gagasan yang ditimpali data dari berbagai sumber.

Setelah empat sesi, Panelis pun akhirnya menentukan siapa pemenang debat pada babak penyisihan kali ini. Hasil penilaian juri menyatakan Unpad maju ke babak berikutnya setelah mendapat 246 poin. Sementara Untad mendapatkan 242.