Medan, IDN Times – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, menyatakan penetapan tersangka terhadap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir tidak sah. Putusan praperadilan itu dibacakan pada Selasa (13/10/2026) sore.
Hakim memerintahkan pihak termohon, penyidik Polda Sumut, segera mengeluarkan Dhody dari tahanan. Permohonan Dhody dikabulkan sebagian.
Putusan perkara nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn dibacakan di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan menjelang magrib. Dhody, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, mengajukan permohonan lewat kuasa hukumnya, Hasrul Benny Harahap. Termohonnya Kapolri cq Kapolda Sumut cq Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut. Perkara ini menguji sah tidaknya penetapan tersangka dugaan pemalsuan surat terhadap Dhody.
Khamozaro mengabulkan permohonan itu untuk sebagian. "Menyatakan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2026 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Dhody Thahir tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," ucapnya saat membacakan amar putusan.
Hakim lalu menyinggung nasib Dhody di tahanan. "Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan setelah putusan ini diucapkan," tambah Khamozaro. Permohonan lainnya ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada negara.
Menurut Khamozaro, penyidik belum bisa menghadirkan dua alat bukti minimum yang disyaratkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Faktanya, dari alat bukti yang termohon dapatkan, ternyata tidak cukup alat bukti yang memperjelas adanya tindak pidana pemalsuan surat yang mengarah kepada pemohon sebagai orang yang memalsukan surat maupun sengaja memalsukan keterangan palsu ke dalam surat," ujarnya.
Hakim juga menyebut surat permohonan advokat yang diduga palsu, yang menjadi objek perkara, bukan dibuat Dhody. Surat itu dibuat kuasa hukum Dhody saat itu dari Kantor Hukum Danial Syah dalam lingkup hukum keperdataan.
Penyidik Polda Sumut menetapkan Dhody sebagai tersangka pemalsuan surat permohonan yang dikeluarkan advokat atas tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada 21 Agustus 2026. Penyidik menangkapnya di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah ia dua kali tidak menghadiri panggilan secara patut.
Penetapan tersangka dan penangkapan itu berdasar laporan Direktur PT Rapi Ray Putratama, Muhammad Gazali Iskandar, pada 11 April 2023. Perusahaan tersebut merupakan pengembang perumahan subsidi.
Usai sidang, kuasa hukum pemohon dan termohon sama-sama menolak berkomentar soal putusan hakim. Pihak termohon meminta konfirmasi diarahkan ke Humas Polda Sumut.