Medan, IDN Times - Industri kelapa sawit nasional saat ini menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri, ancaman penurunan produksi, serta persaingan pasar global. Percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan hilirisasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri strategis tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono pada pembukaan Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) ke-11 bertema "Kemana Arah Transformasi Distribusi Sawit Nasional” di Medan, Kamis (29/10/2026). Acara ini dihadiri lebih dari 500 peserta.
Menurutnya Indonesia tidak hanya menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen utama komoditas tersebut. Karena itu, keberlangsungan industri sawit perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor.
Eddy menyebutkan, sekitar 16 juta orang bekerja di industri kelapa sawit. Sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara sehingga berbagai persoalan yang dihadapi perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, petani, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru membahayakan industri sawit kita. Kita harus bersama-sama memperbaiki berbagai persoalan yang ada dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Eddy adalah percepatan peremajaan sawit rakyat. Ia menyebutkan, perkebunan sawit rakyat mencakup sekitar 41 persen dari total perkebunan sawit Indonesia. Namun, petani masih menghadapi kendala dalam mengakses program PSR, mulai dari persoalan legalitas lahan hingga proses administrasi dan birokrasi.
