GAPKI Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat di Forum IPOS Medan
- GAPKI menilai industri sawit menghadapi kenaikan kebutuhan domestik, ancaman penurunan produksi, dan persaingan global; kebijakan perlu menyeimbangkan pasokan dalam negeri serta ekspor.
- Peremajaan sawit rakyat didorong karena kebun rakyat mencakup 41 persen areal sawit, namun akses PSR masih terhambat legalitas lahan, administrasi, dan birokrasi.
- IPOS Forum ke-11 menghimpun sekitar 500 pemangku kepentingan untuk membahas produktivitas, tata kelola, hilirisasi, keberlanjutan, kebijakan ekspor, dan solusi bagi industri sawit nasional.
Medan, IDN Times - Industri kelapa sawit nasional saat ini menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri, ancaman penurunan produksi, serta persaingan pasar global. Percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan hilirisasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri strategis tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono pada pembukaan Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) ke-11 bertema "Kemana Arah Transformasi Distribusi Sawit Nasional” di Medan, Kamis (29/10/2026). Acara ini dihadiri lebih dari 500 peserta.
Menurutnya Indonesia tidak hanya menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga konsumen utama komoditas tersebut. Karena itu, keberlangsungan industri sawit perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor.
Eddy menyebutkan, sekitar 16 juta orang bekerja di industri kelapa sawit. Sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara sehingga berbagai persoalan yang dihadapi perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, petani, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru membahayakan industri sawit kita. Kita harus bersama-sama memperbaiki berbagai persoalan yang ada dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Eddy adalah percepatan peremajaan sawit rakyat. Ia menyebutkan, perkebunan sawit rakyat mencakup sekitar 41 persen dari total perkebunan sawit Indonesia. Namun, petani masih menghadapi kendala dalam mengakses program PSR, mulai dari persoalan legalitas lahan hingga proses administrasi dan birokrasi.
1. Ada tantangan keseimbangan produksi dan konsumsi minyak sawit nasional
Para siswa mengikuti praktik memupuk di Sekolah Sawit Lestari SMKN 1 Silangkitang, Labuhanbatu Selatan (IDN TImes/Arifin Al Alamudi) Menurutnya, kendala tersebut harus disederhanakan agar petani lebih mudah mengikuti program peremajaan. Ia juga mendorong perusahaan anggota GAPKI untuk memperkuat kemitraan dengan petani guna mempercepat peremajaan kebun yang sudah tidak produktif.
“Peremajaan sawit rakyat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Kami berharap seluruh anggota GAPKI dapat bermitra dengan petani dan membantu mempercepat pelaksanaan PSR. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani juga harus dipermudah,” katanya.
Eddy turut mengingatkan tantangan keseimbangan antara produksi dan konsumsi minyak sawit nasional. Kebutuhan dalam negeri terus meningkat, terutama untuk pangan dan energi seiring dengan pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel.
Di sisi lain, produksi sawit berpotensi menghadapi tekanan akibat faktor cuaca. Berdasarkan perkiraan GAPKI yang disampaikannya, dampak El Nino berpotensi menurunkan produksi minyak sawit Indonesia pada 2027 sekitar 2 juta hingga 3 juta ton.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan produktivitas perkebunan, termasuk percepatan PSR. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan dalam negeri dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.
2. Pentingnya memperkuat tata kelola industri sawit
Ilustrasi Kelapa Sawit (IDN Times/Arifin Al Alamudi) Selain produktivitas, Eddy menekankan pentingnya memperkuat tata kelola industri sawit. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan posisinya sebagai produsen terbesar, tetapi juga harus menjaga kepercayaan pasar internasional.
Ia mengingatkan bahwa minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati di pasar global. Jika pasokan Indonesia terganggu atau kebijakan ekspor menimbulkan ketidakpastian, negara konsumen berpotensi mencari sumber pasokan maupun minyak nabati alternatif.
Karena itu, menjaga daya saing ekspor menjadi bagian penting dalam transformasi industri sawit nasional. Eddy juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri.
"Pengembangan industri hilir dinilai dapat mendorong investasi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia," tegasnya.
Namun, pengembangan hilirisasi harus diiringi peningkatan produktivitas di sektor hulu. Ketersediaan bahan baku yang cukup menjadi faktor penting agar industri pengolahan dapat berkembang tanpa mengabaikan kebutuhan pangan dan energi nasional.
Berbagai tantangan tersebut menjadi salah satu isu utama dalam IPOS Forum ke-11 yang diselenggarakan GAPKI Cabang Sumatera Utara.
3. Peningkatan produktivitas juga menjadi fondasi utama transformasi industri
Ilustrasi Kelapa Sawit (IDN Times/Arifin Al Alamudi) Ketua GAPKI Sumatra Utara, Timbas Prasad Ginting mengatakan, forum ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas persoalan dan arah kebijakan industri sawit, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurut Timbas, forum yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri sekitar 500 peserta dari kalangan petani, perusahaan, regulator, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi, serta pelaku industri kelapa sawit lainnya.
“IPOS Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan industri kelapa sawit,” ujarnya.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi percepatan peremajaan kelapa sawit, transformasi tata kelola industri, peningkatan produktivitas, keberlanjutan pengelolaan industri, kebijakan ekspor, serta inovasi di sektor kelapa sawit.
Timbas menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), serta berbagai lembaga dan komunitas yang mendukung penyelenggaraan forum tersebut.
Melalui IPOS Forum ke-11, GAPKI berharap diskusi antara pemerintah, perusahaan, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi perumusan kebijakan serta langkah konkret untuk memperkuat industri kelapa sawit nasional di tengah tantangan produksi, kebutuhan domestik, dan persaingan pasar global.
Peningkatan produktivitas juga menjadi fondasi utama transformasi industri, terutama melalui percepatan PSR. Untuk itu, Togu mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis terkait dan DPR, memperkuat sinergi dalam mendukung program peremajaan serta menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi petani.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada GAPKI Cabang Sumatera Utara, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera Utara, serta komunitas pencinta kelapa sawit yang konsisten menyelenggarakan forum tersebut.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan industri sawit Indonesia. Karena itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat daya saing industri.
