Ancaman Karhutla 2026 Meningkat, Pemerintah Diminta Ubah Strategi

13 Apr 2026, 17:05 WIB

Prayugo Utomo

Ancaman Karhutla 2026 Meningkat, Pemerintah Diminta Ubah Strategi

ilustrasi kebakaran hutan (pexels.com/Deep Rajwar)

Intinya Sih

Policy brief APIK Indonesia memperingatkan risiko karhutla 2026 meningkat akibat kemarau lebih awal, panjang, dan kering, terutama di wilayah gambut yang sangat rentan terbakar.
Laporan menyoroti banyaknya kebakaran kecil yang tak terdeteksi satelit resolusi rendah; pemerintah diminta tanggap cepat dalam 24–48 jam agar api tidak berkembang besar.
Asap dari kebakaran gambut dinilai ancaman serius bagi kesehatan publik; pemerintah disarankan siapkan mitigasi seperti masker, ruang udara bersih, dan koordinasi lintas sektor sebelum puncak musim kering.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Indonesia menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih besar pada 2026 seiring datangnya musim kemarau lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering dari biasanya. Policy brief terbaru yang dirilis Jejaring Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia, Onrizal, memperingatkan bahwa tanpa perubahan strategi, potensi kebakaran tahun ini bisa melampaui kejadian sebelumnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau maju di 46,5 persen zona musim, dengan durasi lebih panjang di 57,2 persen wilayah dan sifat kemarau cenderung lebih kering. Onrizal menilai kondisi ini meningkatkan risiko karhutla secara signifikan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar.

“Kemarau 2026 yang lebih awal dan lebih kering meningkatkan risiko karhutla,” kata Onrizal dalam policy brief yang dirilis 13 April 2026.

1. Risiko Karhutla diprediksi lebih tinggi

Kepulan asap kebakaran hutan terjadi di Kubu Raya. (IDN Times/istimewa).

Kajian terbaru menunjukkan luas kebakaran nasional dalam periode 2019–2024 mencapai 5,62 juta hektare. Angka ini dinilai lebih besar dari yang selama ini tercatat melalui produk satelit beresolusi kasar.

Temuan ini mengindikasikan adanya underdetection atau kebakaran yang tidak terdeteksi, terutama pada skala kecil di lanskap kompleks.

“Total area terbakar kemungkinan lebih besar daripada yang tertangkap data global,” tulis laporan tersebut.

Kondisi ini dinilai berisiko karena kebakaran kecil kerap berkembang menjadi kebakaran besar jika tidak ditangani sejak dini.

2. Pemerintah diminta respons cepat kebakaran skala kecil

Polisi padakan kebakaran hutan di Kubu Raya. (IDN Times/istimewa).

Policy brief tersebut menyoroti lemahnya respons terhadap kebakaran skala kecil yang selama ini luput dari indikator kinerja penanganan karhutla.

Teknologi satelit beresolusi tinggi menunjukkan bahwa patch kecil area terbakar lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengubah pendekatan dengan memastikan setiap titik kebakaran kecil segera ditangani dalam waktu 24–48 jam.

“Jangan menunggu kebakaran membesar. Setiap patch kecil harus diverifikasi dan dipadamkan cepat,” tulis Onrizal.

3. Gambut dan asap jadi ancaman serius kesehatan publik

Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Selain risiko kebakaran, laporan ini juga menyoroti dampak lanjutan berupa krisis kesehatan akibat asap. Lahan gambut yang dikeringkan meningkatkan potensi kebakaran bawah permukaan yang menghasilkan asap pekat dan sulit dikendalikan.

Asap tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan partikel berbahaya PM2.5 yang berdampak pada kesehatan masyarakat. “Asap adalah krisis kesehatan yang berdampak lintas sektor,” kata Onrizal.

Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi, termasuk penyediaan masker, ruang aman udara bersih, serta protokol kegiatan masyarakat saat kualitas udara memburuk.

Laporan tersebut menegaskan bahwa pola kebakaran besar di Indonesia umumnya mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncak pada September hingga Oktober. Dengan pola tersebut, kesiapsiagaan dinilai harus dilakukan sebelum Agustus, termasuk penempatan personel, logistik, serta sistem komando lintas sektor.

“Intervensi harus dimulai sebelum jendela kebakaran terbuka,” tulis Onrizal.

Policy brief ini menekankan perlunya perubahan pendekatan dari respons reaktif menjadi pencegahan berbasis data dan sains. Langkah yang direkomendasikan mencakup pengelolaan hidrologi gambut, integrasi data nasional, serta penguatan koordinasi pusat dan daerah.

Tanpa perubahan tersebut, Indonesia dinilai berisiko kembali menghadapi krisis karhutla skala besar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.