Vonis Bebas Kasus Dugaan Akta Palsu, Ini Langkah Kuasa Hukum

18 Jan 2022, 19:03 WIB

Majelis hakim PN Medan memutuskan vonis bebas atas kasus dugaan pemalsuan akta (Dok.IDN Times/istimewa)

Medan, IDN Times- Pengadilan Negeri (PN) Medan sudah memutuskan vonis bebas kepada David Putra Negoro alias Leim Kwek Liong atas kasus dugaan pemalsuan akta dan penggelapan pada sidang, Senin (17/1/2022) kemarin. Pada sidang di ruang Cakra 6 PN Medan itu, David dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrisfrahg).

"Mengadili, menyatakan terdakwa David Putra Negoro alias Liem Kwek Liong tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrisfrahg)," kata Hakim Ketua, Dominggus Silaban dalam persidangan tersebut.

1. Menurut hakim sesuai fakta persidangan, pemalsuan dan penggelapan tak dapat dibuktikan

Majelis hakim PN Medan memutuskan vonis bebas atas kasus dugaan pemalsuan akta (Dok.IDN Times/istimewa)

Dalam kesempatan itu hakim memerintahkan agar nama baik terdakwa dikembalikan dalam harkat, martabat dan kedudukan hukumnya kepada kondisi sebelumnya. Dalam amar putusannya barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

Hakim mengatakan, sesuai fakta hukumnya, terdakwa tak terbukti melakukan pemalsuan, penggelapan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( JPU).

"Bahwa pembuatan akta kesepakatan bersama nomor 8 tahun 2008 oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan di hadapan orang tua ( bapak) terdakwa Jong Tjin Boen dan isterinya Choe Jit Jeng dan seluruh ahli waris yakni, Jong Nam Liong, Mimiyanti, Lim Soen Liong, David Putra Negoro, dan Lim Ramli," paparnya.

"Sedangkan tiga ahli waris yakni Juliana, Denny dan Winnie diwakili ibu mereka Choe Jit Jeng, adalah benar dilakukan pada 22 Juni 2008, sebelum Jong Tjin Boen berangkat ke Singapura untuk berobat," sambung Hakim.

2. Kuasa Hukum mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari hal itu dan akan mengambil langkah selanjutnya atas vonis bebas terdakwa

Ilustrasi pengadilan. (IDN Times/Sukma Shakti)

Selain itu, Dominggus juga menyatakan bahwa putusan itu sejalan dengan keterangan para saksi, dan keterangan ahli selama persidangan. "Yang mana dari semua saksi yang dihadirkan, tidak satupun mengatakan akta nomor 8 tersebut palsu," ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan ahli yang dihadirkan jaksa. Dengan tegas dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap keaslian akta adalah notaris itu sendiri dan para pihak yang ikut menandatangani.

Lantas apa keputusan pihak kuasa hukum? "Kami akan mengambil langkah lanjutan. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan," jelas Longser selalu kuasa hukum Jong Nam Liong, Selasa (18/1/2022).

3. Penasihat hukum minta ajukan kasasi

Ilustrasi hakim di pengadilan. (IDN Times/Sukma Shakti)

Penasihat Hukum Jong Nam Liong, Hadi Yanto merasa kecewa atas putusan hakim yang memutus perkara tersebut. Dikarenakan apabila di dalam proses sudah P-21, maka sudah memenuhi unsur pidana serta sewaktu Tahap II juga telah memenuhi dengan penyerahan barang bukti dan tersangka.

"Dan pada dakwaan telah didakwakan Pasal 263, 266, 362, 372, 55, 56 KUHP.
Namun, JPU sangat berani menuntut ontslag yang di mana dalam pasal yang didakwakan tidak ada satu pasal pun yang dapat dituntut ontslag," tegasnya.

Sementara itu, kata Hadi Majelis Hakim berpendapat lain lagi dalam putusannya yakni Putusan Vrijspraak. Di mana perbuatan tersebut ada pidananya namun tidak memenuhi atau tidak terbukti unsur pidananya.

"Dalam hal ini antara JPU dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai 2 pendapat yang berbeda. Atas hal tersebut saya sebagai penasihat hukum korban meminta agar JPU segera untuk lakukan kasasi atas putusan tersebut," tegasnya.