Vaksinasi Massal Bikinan Polisi Ricuh, Ombudsman: Kenapa Kebobolan?

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengkritik soa penumpukan massa yang terjadi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan soal protokol kesehatan. Dugaan pelanggaran Prokes justru dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Saya melihat, itu terlalu ramai. Artinya ini penumpukan massa sangat padat. Tdak teratur, desak-desakan, dan tidak teratur jaraknya. Saya khawatir ini akan menjadi klaster baru. Nah, yang saya heran, ini diselenggarakan oleh kepolisian. Acara vaksinasi kepolisian ini kan harusnya tertib,” kata Abyadi kepada awak media, Rabu (4/8/2021).

Abyadi pun mempertanyakan soal bagaimana sebenarnya manjemen vaksinasi yang diselenggarakan polisi. Harusnya, kata laki-laki yang juga pernah berprofesi sebagai jurnalis itu, polisi bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan vaksinasi masal. Sehingga bisa membuat langkah antisipasi.

“Ini menjadi pertanyaan kita dari Ombudsman. Saya jadi heran, Pak Kapolda kenapa bisa kebobolan,” tukasnya.

Dengan berbagai kondisi di lapangan, Ombudsman menilai Polda Sumut tidak memiliki persiapan yang matang. Ombudsman menyesalkan kejadian vaksinasi masal yang berujung kericuhan itu.

“Mestinya, ketika pihak kepolisian yang menyelenggarakan ini lebih baik. Bahwa, apapun alasannya, harus dipersiapkan dengan matang,” ungkapnya.

Ombudsman pun menawarkan solusi. Ke depan vaksinasi yang dijalankan oleh kepolisian bisa disebar ke jajaran Polsek. Sehingga bisa mengurangi kerumunan dan menjadi tepat sasaran. Apalagi jika memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas di masing-masing kawasan.

“Saya tidak menyangka, pihak kepolisian bisa menyelenggarakan acara yang justru berpotensi menyebabkan potensi klaster baru,” pungkasnya.

Sebelumnya Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Riko Sunarko mengatakan pihaknya hari ini menyediakan vaksin sebanyak tiga ribu orang untuk vial pertama. Dan sekitar seribu orang untuk vial kedua lanjutan dari vaksinasi Gebyar Bhayangkara sebelumnya.

“Bukan kekurangan vaksin. Karena petugas kita juga sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, gak mungkin kita lebih. Sekarang saja dari 4.000 sampai jam sekian. Gak mungkin lagi nambah sekian ribu,” kata Riko.

Soal kerumuanan yang terjadi, Riko berdalih soal temuan masyarakat yang menjual formulir vaksinasi. Formulir untuk vaksinasi itu, kata Riko dijual seharga Rp5 ribu. Namun dia tidak menyebut soal bagaimana penindakan temuan itu.

“Sementara tadi dari Kabag Sumda sudah difotokopi sekitar 4 ribu untuk dibagikan. Sama masyarakat itu dijual Rp5 ribu. Merasa sudah membayar 5 ribu mereka komplain. Namun tetap kita akomodir. Mereka yang sudah mengisi formulir, tadi kita kumpulkan, nanti datanya kita masukkan. Jika ada kegiatan vaksin lagi mereka akan kita hubungi. Dari SMS,” kata Riko.

Riko juga membantah soal kericuhan yang terjadi. Kata dia, itu hanya merupakan bentuk antusias yang tinggi dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Soal warga yang berdesakan, Riko mengatakan bahwa masyarakat takut kehabisan vaksin.

“(Antusiasnya) sangat tinggi. Jadi ada berita kerusuhan apa, gak ada itu. Di sini lihat gak ada apa-apa,” ungkapnya.

Riko juga mengatakan jika selama proses vaksinasi pihaknya terus menerus mengingatkan supaya masyarakat menjaga jarak.