Sudah Saatnya Kaum Muda Memimpin Kota Siantar

Dalam kesempatan itu Tumpak Hutabarat mengajak pemuda di Kota Siantar jangan lagi hanya menjasi figuran, melainkan harus menjadi aktor utama dalam perubahan.

"Kaum muda yang memiliki daya nalar, berpikir kritis dan turut aktif dalam proses politik dan persoalan akan menjadi penggerak Kota Siantar," ujar pria yang karib disapa Siparjalang ini.

Masih kata dia, komunitas menjadi suatu wadah bagi kaum muda untuk memulai semuanya, termaksud gagasan untuk menentukan ke arah mana Kota Siantar ke depannya.

"Spirit sebuah kota adalah kreativitas yang basisnya adalah komunitas," kata Siparjalang.

Sementara itu Erwin Siahaan, pengemudi ojek online yang terpilih menjadi anggota legislatif Kota Medan mengungkapkan, dirinya telah membuktikan bahwa uang tidak menjadi faktor absolut dalam memenangkan kontestasi politik.

Ia menceritakan bahwa rahasia suksesnya adalah dengan memaksimalkan jejaring kenalan dari masa sekolah, persaudaraan semarga, pedagang keliling, dan para warga yang mengenal kiprah orang tuanya sebagai aktivis sosial.

Tigor Munthe berpendapat para calon pemimpin termasuk kaum muda harus memanfaatkan media massa arus utama dan media sosial dalam perjuangannya.

"Tidak mungkin jaman sekarang calon pemimpin maju ke panggung politik dengan tidak memanfaatkan media arus utama dan media sosial," katanya.

Pun begitu, dalam kapasitas para pembicara, Ketua KPU Siantar Daniel Sibarani mengatakan, tingkat partisipasi kaum muda di Siantar pada Pemilu 2019 cukup tinggi, lebih dari 50 persen dari keseluruhan pemilih.

Namun, jika berbicara tentang peluang kaum muda maju dalam kontestasi, pria yang akrab disapa Dolog ini mengingatkan bahwa semangat kaum muda harus dipadukan dengan strategi untuk bisa memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan penyelenggara Pemilu.

Fernando Sihotang dari KN-LWF mengatakan, generasi muda menemui jalan bergelombang untuk aktif berpolitik. Ada tiga hal yang dikatakannya menjadi tantangan kaum muda.

Tantangan pertama adalah kehadiran kelompok pengusaha yang bertransmisi ke dalam partai politik serta kontestasi politik nasional dan lokal. Kondisi ini membuat semakin tingginya sikap skeptis pada kalangan kaum muda yang memiliki intelektual namun terganjal oleh tingginya biaya politik.

Kedua, pada kenyataannya gerakan politik yang dibangun oleh kelompok muda tidak sekonsisten gerakan sosio-politik kelompok lain seperti perempuan yang setia dalam gerakan feminismenya. "Status orang muda tidak melekat abadi," ucapnya.

Ketiga, kekuatan ekonomi dan mekanisme pasar melunakkan idealisme politik orang muda yang selama ini memperjuangkan politik bersih dari praktik transaksi uang dan jabatan. Alih-alih ingin memperjuangkan etika dan moral politik, mereka justru terjerumus dalam pragmatisme.

Menurutnya, gairah kaum muda untuk hadir dalam ranah politik masih menumbuhkan optimisme. Sistem politik dan kultur era 4.0 yang kental dengan digitalisasi memberi ruang yang masif bagi generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik. Kebebasan ber-ekspresi, berkumpul, dan berpendapat bagi setiap orang dilindungi konstitusi.

"Generasi muda harus mampu menjadi pemecah masalah, dan bukan sebagai subjek dari persoalan baru. Pendekatan politik kelompok konvensional yang mengedepankan praktek pragmatisme politik dan tidak visioner dapat dijadikan peluang kritis oleh generasi muda untuk mendorong terciptanya komunitas dan paradigma politik yang lebih akuntabel dan modern," katanya.

Perlu diingat, kata Fernando, bahwa keterlibatan aktif politik orang muda tidak harus dalam bentuk aktivitas lewat partai politik dan organisasi politik.

"Keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang bersinggungan dengan edukasi politik, pertukaran diskursus sosio-politik, dan kreativitas berbasis komunitas. Intinya, partisipasi politik kaum muda harus mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah," katanya.