Medan, IDN Times – Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU). JK –sapaan akrabnya—menolak pernyataan itu.
"Itu bukan hadiah. (Kemenag) Itu merupakan keharusan karena negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga tentunya semua agama sangat penting untuk diayomi," sebut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu di Medan, Senin (25/10/2021).
JK pun kembali menegaskan, jika Kemenag bukan hanya untuk NU saja. Kemenag adalah lembaga untuk mengayomi seluruh agama dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia.
"Jadi bukan hanya untuk NU tapi untuk semua agama, dan semua organisasi keagamaan itu diayomi pemerintah lewat kementrian agama," ucapnya.
Sebelumnya, dalam sebuah webinar yang digelar oleh Nahdlatul Ulama (NU), Yaqut menyatakan Kementerian Agama dibentuk sebagai hadiah dari negara untuk NU dan bukan untuk umat Islam secara umum.
"Kenapa bisa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Yang mengusulkan menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasekjen yang waktu itu (menjadi) ulama, maka lahirlah Kementerian Agama," ungkap Yaqut ketika berbicara di webinar dengan tajuk "Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya dan Revolusi Teknologi" yang diunggah ke YouTube Televisi Nadhlatul Ulama pada 20 Oktober 2021 lalu.
Ia menjelaskan, ketika itu sempat muncul perdebatan bahwa Kementerian Agama dibentuk oleh pemerintah untuk umat Islam saja. Ada pula yang menyebut Kemenag harus menjadi kementerian bagi semua agama.
"Lalu, ada yang tidak setuju dan mengatakan kementerian ini haruslah kementerian agama Islam. Maka, saya bantah," ujarnya.
Lantaran ia menilai Kemenag adalah hadiah dari negara untuk NU, maka wajar bagi institusi itu meminta ada direktorat jenderal pesantren. "Itu kan wajar-wajar saja dan tidak ada yang salah dengan itu," tutur dia lagi.
Namun, pernyataan tersebut memicu kritik keras dari pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas. Ia mendesak agar Kemenag sebaiknya dibubarkan saja karena sering membuat gaduh.
Pernyataan Menag Yaqut itu kemudian direspons oleh pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas. Ia mendesak agar Kementerian Agama sebaiknya dibubarkan saja. Sebab, berdasarkan pernyataan Yaqut menjadi penjelasan nyata mengapa para pejabat di Kemenag dan pegawainya dari tingkat atas ke bawah di seluruh Indonesia nyaris dipegang oleh orang NU.
"Apalagi dengan fakta dan fenomena ini dikaitkan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Ia pernah menyatakan jabatan (di kementerian) agama kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua," kata Anwar yang tidak ingin dikaitkan dengan jabatannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keterangan tertulis, Sabtu 23 Oktober 2021.
Ia menambahkan, cara berpikir demikian sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat. Sikap yang ditampilkan oleh Menag Yaqut lebih condong menyerupai politikus dan menonjolkan ananiyah hizbiyyah.
"Di mana mereka lebih mengedepankan kepentingan partai serta kelompoknya dibandingkan kelompok elemen umat," tutur dia lagi.
Di sisi lain, ia melihat bahwa cara pengelolaan Kementerian Agama sudah seolah-olah mengelola partai politik dan kepentingan kelompoknya sendiri. Menurut Anwar, publik seharusnya tidak bisa menerima bila lembaga negara diperlakukan dengan cara demikian.
"Bila seandainya cara pandang seperti ini tetap dilanjutkan, dipertahankan dan dibela oleh pemerintah serta partai politik yang ada di dalam negeri ini, maka saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar daripada manfaatnya," kata Anwar.
Ia menambahkan, manfaatnya hanya akan dirasakan oleh orang-orang dari kelompok NU saja dan tidak dirasakan oleh kelompok masyarakat lainnya. "Sebagai warga bangsa tentu hal ini tidak bisa kita terima," tutur dia lagi.