Serukan Lockdown, Rizal Ramli: Pemerintah Pelit kepada Rakyat

Sejak awal pandemik, berbagai istilah sudah terbit dalam berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari PSBB hingga PPKM yang punya banyak versi. Ini sungguh membingungkan masyarakat. Masyarakat pun banyak yang memrotes kebijakan-kebijakan ini. Pembangkangan PPKM misalnya. Banyak yang berujung pada singgungan antara aparat dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang terancam kelaparan karena kebijakan itu. Banyak juga yang tidak tersentuh bantuan pemerintah.

Bagi Rizal Ramli, harusnya pemerintah sudah melakukan lockdown. Itu juga diatur dalam Undang-undang Karantina Kesehatan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu. Jika lockdown dilakukan, kata Rizal, pemerintah tidak mengalami kebocoran anggaran.

“Meskipun kita sudah jor-joran, tidak ada dampaknya. Gubernur Anies  ingin tutup wilayahnya. Tapi pemerintah pusat ketakutan, kalau ini terjadi Anies bisa populer sekali,” ujar Rizal dalam diskusi PPKM level 4 dan multilevel: Solusi atau Masalah yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Senin (26/7/2021).

Rizal sejak lama sudahmendorong supaya pemerintah untuk melakukan lockdown agar pandemik mereda. Berkaca dari keberhasilan sejumlah negara yang sudah lebih dulu melaksanakannya.

“Solusinya cuma lockdown. Pemerintah tidak mau. Karena ada tanggungjawab, kalau lockdown dia harus memberi makan masyarakat yang tidak mampu. Dia tidak mau tanggungjawab. Kenapa pemerintah ini menyangkut rakyat pelit banget. Tapi kalau untuk kawan-kawannya itu tidak,” ungkapnya.

Menurut Rizal Ramli, jika sejak awal pemerintah melakukan lockdown, COVID-19 sudah bisa teratasi. Anggaran pemerintah juga tidak sampai jebol.

Itungan Rizal, jika melakukan Lockdown selama tiga bulan, pemerintah hanya membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun. Itu sudah termasuk obat-obatan gratis kepada masyarakat. Meskipun soal lockdown ini sudah dibantah pemerintah. Karena menganggap biayanya justru lebih besar.

"Pemerintah pelit dan tidak mau menjalankan UU Karantina. Jangan pakai istilah kagak jelas begini. Ini hanya istilah melepas tanggungjawab konstitusional," kata Rizal.  

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar juga mengatakan hal yang sama dengan Rizal. Dia menganggap pemerintah abai untuk melindungi masyarakatnya.

"Yang bikin UU Karantina adalah Jokowi. Tapi tidak digunakan. Padahal indikatornya sudah ada di sana," kata Haris.

Sebelumnya, dalam siaran pers Kementerian Keuangan tertanggal 21 Juli 2021 disebutkan, Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan COVID-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3 T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemik. Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk terus melakukan disiplin 5M serta menyukseskan program vaksinasi demi keselamatan diri dan mendukung tercapainya kekebalan komunal.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19.