SAHdaR: Pengembalian Uang 'Lampu Pocong' Bukan Prestasi

SAHdaR mendesak Wali Kota Medan agar memberikan sanksi hukuman terhadap ke enam perusahaan yang tidak bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Serta panitia pengadaan yang berkerja tidak sesuai aturan. Alasannya, panitia pengadaan diduga telah mencairkan uang negara tanpa melakukan verifikasi terhadap setiap tahapan pekerjaan.

“Akhirnya diketahui hasilnya tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan. Hal tersebut dilakukan agar setiap proyek yang sedang berjalan atau pun sedang direncanakan di Kota Medan jangan sampai berulang ulang gagal dan berujung pada gagalnya pembangunan Kota Medan,” ujar Direktur SAHdaR Ibrahim Puteh Senin (1/1/2024).

SAHdaR meyakini, ketidakkonsistenan sikap Pemko Medan dalam menangani persoalan lampu pocong karena ada hal yang disembunyikan. Mereka menduga ada dugaan persekongkolan yang kuat dalam pelaksanaan proyek. Mereka juga menyebut terdapat potensi kerugian negara yang ditimbulkan proyek itu.

“Karena dari temuan yang telah dipublikasi diketahui terdapat spesifikasi yang jauh berbeda dari kontrak pengadaan dalam projek tersebut, dan ini tentunya harus diselidiki lebih lanjut apakah kesalahan ini benar terjadi tanpa ada niat. Mengingat negara sudah menggelontorkan uang dalam proyek itu,” katanya.

SAHdaR juga melihat, proyek ini dikatakan gagal setelah ada desakan publik. Mereka menduga, jika publik tidak meributinya, maka proyek tersebut langgeng dilanjutkan. Meski pun jauh dari spesifikasinya.

“Seharusnya Panitia Pengadaan mengevaluasi projek sejak awal pelaksanaan dilakukan, bukan meminta pengembalian uang ketika publik mulai bersuara. Sehingga bisa disimpulkan pengembalian uang tersebut merupakan salah satu bukti gagalnya pembangunan Kota Medan, jadi bukan sebuah prestasi,” tukasnya.

Menurut SAHdaR, pengembalian uang juga tidak membuat kasus lampu pocong ini selesai. Terlebih, pengembalian uang tidak menghapus dugaan tindak pidana.

SAHdaR juga mendesak, Kejaksaan Negeri Medan untuk melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di dalam proyek lampu pocong.

Kejari Medan seharusnya tidak hanya melakukan penuntutan terhadap keenam kontraktor untuk mengembalikan uang negara. Namun terhadap seluruh kerugian, berikut denda yang muncul sebagaimana aturan pengadaan barang dan jasa akibat tidak terselesaikannya proyek ini, bukan ujug ujug menerima pengembalian uang. Atau dijadikan juru tagih uang tanpa terlebih dahulu melihat aspek kesalahan dari peristiwa pembangunan lampu pocong,” pungkasnya.