Ratusan Mahasiswa UIN Sumut Bakar Ban di Kantor DPRD Sumut

- Ratusan mahasiswa UIN Sumut protes di DPRD Sumut terkait tindakan anggota DPR RI yang dinilai tidak pro rakyat.
- Mahasiswa menuntut pemecatan anggota DPR RI yang bermasalah serta penghapusan gaji dan tunjangan pensiun DPR dan MPR dalam UU.
- Protes berlangsung damai meskipun terjadi pembakaran ban dan goyang-goyang pagar, tanpa perseteruan dengan aparat.
Medan, IDN Times - Gelombang protes terhadap DPR RI masih tersaji di Kota Medan. Sudah 10 hari aksi berturut-turut, beragam elemen silih berganti menyampaikan tuntutannya.
Kali ini, Kamis 4/9/2025) giliran mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut yang menggeruduk DPRD Sumut. Mereka menyuarakan ketidaksetujuannya mengenai huru-hara yang belakangan terjadi di tubuh DPR RI.
Ratusan mahasiswa UIN Sumut datang berbondong-bondong dilengkapi spanduk protes dan belasan tuntutan mereka. Lewat orator aksi, mereka berpendapat bahwa keputusan-keputusan pemerintah dianggap tidak pro terhadap rakyat dan hanya memikirkan kepentingan petinggi negara.
Terlebih belakangan ini terpublikasi tindakan-tindakan anggota DPR-RI yang dinilai bersenang ria di atas kesengsaraan rakyat. Mereka meminta pemecatan terhadap anggota DPR RI yang bermasalah.
"Kami menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang fantastis anggota DPR. Menuntut badan kehormatan DPR RI untuk memeriksa dan memecat Ahmad Syaironi, Uya Kuya, Nafa Urba, Eko Patrio, Adies Kadir dan anggota DPR lain yang bermasalah!" teriak orator aksi.
Mahasiswa sempat kecewa karena perwakilan DPRD Sumut belum menjumpai mereka. Aksi bakar ban tak terelakkan. Bahkan nama Erni Sitorus berkali-kali digaungkan massa aksi untuk segera menemui mereka.
Massa juga terpantau sempat menggoyang-goyangkan pagar utama DPRD Sumut. Sebelum pada akhirnya Erni Sitorus datang menjumpai massa aksi. Perempuan kader partai Golkar itu duduk bersila bersamaan dengan massa UIN Sumut sembari menyampaikan sejumlah tuntutannya.
"Bu, kami juga menuntut penghapusan gaji tunjangan pensiun DPR dan MPR dalam UU. Kami juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan UU peramparan aset!" ungkap koordinator aksi.
Pantauan IDN Times, demonstrasi berlangsung damai. Meskipun sempat terjadi pembakaran ban dan goyang-goyang pagar, namun tidak ada perseteruan antara aparat dengan mahasiswa.