May Day 2025, AKBAR Sumut Kritik Keras Pakai Kepala Babi Oligarki
Medan, IDN Times - Irama musik reggae hingga rap dengan lirik kritik diputar dengan lantang dari pengeras suara di mobil komando. Di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, massa dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Bersatu (AKBAR), melontar orasi kritis dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Kamis (1/5/2025).
Unjuk rasa yang digelar cukup kreatif. Massa membawa replika kepala babi. Bukan kepala babi biasa, babi itu digambarkan memakan uang.
Di tengah orasi yang bersahutan, massa menggelar aksi mural. Gambar yang dilukis oleh sejumlah Seniman berwujud seperti hewan babi yang memiliki lengan gurita.
"Ini kepala babi oligarki," kata Adinda Zahra Noviyanti perwakilan massa dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut.
Kata Dinda --sapaan akrabnya-- kepala babi ini menjadi kritik terhadap pemerintah. Selama ini, pemerintah tidak berpihak kepada kaum buruh.
1. Hari buruh bukan perayaan, tapi momentum perlawanan
AKBAR Sumut juga menyentil soal hari buruh yang sering kali dianggap sebagai perayaan. Pemerintah kerap menggelar acara-acara yang justru dinilai menciderai semangat hari buruh.
Menurut AKBAR Sumut, hari buruh justru menjadi momentum perlawanan. Begitu banyak kasus - kasus perburuhan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih terjadi di Indonesia.
Sepanjang tahun 2024, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 539 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
"Pada momentum ini, kami mendesak pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan yang inklusif terhadap kaum buruh," kata Dinda.
2. Pemerintah dinilai tidak mampu memberi solusi permasalahan Ketenagakerjaan
Angka pengangguran yang tinggi di Indonesia juga menjadi sorotan AKBAR Sumut. Pemerintah dinilai tidak mampu memberikan solusi terkait permasalahan Ketenagakerjaan yang ada.
"Kondisi ketenagakerjaan saat ini menunjukkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia, menimbulkan tingginya tingkat pengangguran yang ada. Persaingan tenaga kerja yang kian besar juga tidak mampu dibaca oleh pemerintah sebagai permasalahan yang harus dicari solusinya," kata Dinda.
Kondisi ini pula yang menjadi akibat meningkatnya pasar kerja di sektor pekerjaan informal hingga mencapai 58 persen kurang lebih dari total pekerja Indonesia. Ini merupakan sebuah persoalan yang menunjukkan besarnya risiko dan kerentanan pekerja sektor informal yang juga belum dijamin oleh negara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sayangnya, berbagai kebijakan yang ada (sudah pasti); UU Cipta Kerja bahkan UU Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan kepada kaum buruh dan tidak menjawab masalah utama yang dihadapi oleh buruh.
"Masalah seperti upah murah, outsourcing, freelance yang bukan dianggap buruh, tidak adanya kepastian status hubungan kerja bagi buruh di berbagai sektor, diskriminasi terhadap pekerja terutama ragam gender dan seksualitas,kebebasan berserikat yang semu, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, tidak adanya pemenuhan atas hak-hak buruh, dan berjubel masalah kelas buruh yang lain," ungkapnya.
Saat ini, kata Dinda, buruh juga semakin jauh dari kesejahteraan dan keadilan dengan munculnya Undang-undang TNI. Potensi kriminalisasi terhadap buruh yang menuntut haknya, kian tinggi.
"Tentu, ini menjadi alarm tanda bahaya bagi gerakan buruh untuk semakin memperkuat gerakan rakyat untuk menolak segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan buruh.Seluruh persoalan yang dipaparkan di atas adalah dampak dari sistem ekonomi-politik yang saat ini bercorak kapitalistik yang dijalankan oleh para Oligarki. Rakus dalam menghisap tenaga buruh seperti babi dan mencengkeram dengan kuat seperti gurita," katanya.
3. Upah layak hingga RUU Pekerja Rumah Tangga jadi tuntutan AKBAR Sumut
Dalam aksinya, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Massa AKBAR Sumut menuntut pemerintah mewujudkan upah layak kepada buruh. Massa juga mendesak kepastian hubungan kerja bagi seluruh buruh lepas dan penghapusan sistem kerja kontrak.
“Kami juga mendesak pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga,” pungkasnya.
