Kronologi RM Simpang Tiga Perbaungan Dieksekusi Pengadilan Sergai

Awal perkara ini bermula pada 2001 silam. Saat itu, pengurus salah satu koperasi karyawan unit usaha PTPN IV (sekarang PTPN IV Regional II) memohon dukungan dari direksi untuk membuka usaha restoran di lahan seluas 2.679 meter persegi yang berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) Adolina.

Melalui surat permohonannya, pengurus koperasi menyampaikan niat ingin memberdayakan kembali bangunan di lahan HGU tersebut untuk dijadikan rumah makan bernama Restoran Simpang Pantai Indah yang pengelolaannya dilakukan bekerja sama dengan pengusaha profesional di bidang jasa boga.

Direksi menyetujui permohonan itu dengan maksud mendukung keberlangsungan koperasi serta kesejahteraan anggotanya yang mayoritas karyawan unit usaha PTPN IV. Namun bukannya berusaha dan mengelola kembali, mereka justru menyewakan aset perusahaan ke pihak lain.

Pada Januari 2002, pengurus koperasi menyewakan bangunan dan lahan kepada pengusaha restoran berinisial S selama 15 tahun, terhitung mulai 1 Januari 2001 sampai 1 Maret 2016. S sendiri merupakan pemilik restoran Simpang Tiga yang memiliki sejumlah cabang di sejumlah provinsi di Indonesia. Restoran ini juga sempat membuka cabang di luar negeri.

Pada Maret 2016, pengurus koperasi dan anak kandung S yang berinisial DBS melanjutkan perjanjian sewa-menyewa selama 12 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai 1 Maret 2028. Akibat dua perjanjian tersebut, PTPN IV mengalami kerugian materil dan immateril senilai total Rp17.603.450.000.

Pada 2023, PTPN IV Regional II melayangkan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara ke PN Sei Rampah. Majelis hakim menyatakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengurus koperasi dengan S maupun DBS tidak sah. Hakim menghukum mereka untuk menyerahkan lahan tersebut kembali kepada PTPN IV Regional II.

Upaya banding dilakukan para tergugat beserta notaris berinisial RN selaku turut tergugat ke Pengadilan Tinggi Medan. Hasilnya, majelis hakim menguatkan putusan PN Sei Rampah Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Srh. Mahkamah Agung juga menolak kasasi pihak terkait pada 2024 lalu.

“Setelah pengosongan ini, Tim Jurusita PN Sei Rampah akan mengembalikan objek perkara kepada PTPN IV selaku pemilik aset,” ujar Rahmad.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II Muhammad Ridho Nasution menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan eksekusi. Kembalinya aset ini merupakan bentuk penguatan komitmen PTPN IV dalam menjaga dan mengoptimalkan aset negara untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.

Menurut Ridho, keberhasilan ini bukan semata-mata soal pemulihan hak. Tetapi juga bagian dari langkah strategis untuk memperkuat peran PTPN IV Regional II dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

"Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan selesainya proses eksekusi dengan baik dan tertib. Pengembalian aset ini merupakan langkah penting dalam upaya PTPN IV Regional II untuk mengamankan aset-aset strategis Perusahaan demi meningkatkan kontribusi terhadap negara dan mendorong kesejahteraan masyarakat," ujar Ridho.

Menurut Ridho, pemulihan aset ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, baik dari sisi pengelolaan yang lebih profesional maupun dari sisi peningkatan produktivitas. Pengelolaan akan dilakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab dengan orientasi pada peningkatan nilai tambah bagi negara serta manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

"PTPN IV Regional II berkomitmen mengelola kembali aset ini dengan optimal, profesional dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara, memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Ridho.

Lebih lanjut, Ridho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepada PN Sei Rampah dan aparat terkait, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses hukum berlangsung.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat, sehingga ke depan setiap potensi aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional," tutup Ridho.

Terpisah, Kuasa Hukum Tergugat, Moeslim Moes SH, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Sei Rampah dengan nomor: 1/Akta - Pdt.PK/2025/PN Srh jo. Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN/Srh pada Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, eksekusi dinilai terburu-buru karena dilakukan tanpa tahapan konstatering atau verifikasi objek sengketa.

“PN Sei Rampah memaksakan kehendaknya tanpa mengikuti tahapan yang seharusnya. Ini berat sebelah,” ungkap Moes kepada wartawan.

Pihaknya tetap yakin PK yang diajukan ke Mahkamah Agung akan dikabulkan. “Kami akan menuntut kembali dan mengajukan eksekusi apabila PK diterima,” tegasnya.