Koordinasi Pengawasan Logistik Pemilu, Bawaslu Fokus pada Transparan

10 Okt 2024, 17:15 WIB

Prayugo Utomo

News

Channel

Add Us on Google

Koordinasi Pengawasan Logistik Pemilu, Bawaslu Fokus pada Transparan

Rapat koordinasi terkait pengawasan logistik pemilu yang digelar Bawaslu Sumut, Rabu (10/10/2024). (Dok. IDN Times)

Deli Serdang, IDN Times — Dalam rangka memastikan tahapan Pemilu Serentak 2024 berjalan lancar dan transparan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi terkait pengawasan logistik pemilu, Rabu (10/10/2024).

Acara yang berlangsung di D’Prima Hotel, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ini mengangkat tema "Jujur dan Adil Perspektif Penyelenggaraan Pemilu dalam Pengawasan Logistik."

Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Bakhrul Khair Amal menyampaikan pentingnya peran penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses logistik pemilu. Ia menekankan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus dilakukan dengan prinsip jujur dan adil.

“Dasar hukum logistik pemilu tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 3 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilu,” jelasnya.

1. Ada 4 peran penting penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses logistik

Ilustrasi distribusi logistik Pemilu. (IDN Times/Daruwaskita)

Dr. Bakhrul menguraikan empat peran penting penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses logistik. Pertama, perencanaan logistik yang matang untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan logistik.

Ketiga, distribusi logistik yang diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Terakhir, pengawasan terhadap keseluruhan proses logistik.

“Tanpa pengawasan yang ketat, integritas pemilu bisa terancam,” ujarnya.

Selain itu, Dr. Bakhrul juga menegaskan bahwa proses pemilu yang jujur dan adil adalah landasan utama untuk menjamin suara masyarakat terhitung secara benar, tanpa manipulasi.

“Proses yang adil menjamin setiap calon dan pemilih memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi,” tambahnya.

2. Kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan

Ilustrasi logistik pemilu 2024. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Meski demikian, Dr. Bakhrul mengakui bahwa pengawasan logistik pemilu tidak lepas dari tantangan.

“Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial seringkali menjadi hambatan,” paparnya.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan logistik serta kemajuan teknologi yang terus berkembang, menciptakan tantangan baru dalam pengawasan pemilu.

Ia juga menyerukan perlunya peningkatan kapasitas petugas pengawas logistik dan pengembangan sistem informasi untuk melacak pergerakan logistik secara real-time. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu

Rapat koordinasi terkait pengawasan logistik pemilu yang digelar Bawaslu Sumut, Rabu (10/10/2024). (Dok. IDN Times)

Tidak hanya itu, Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan logistik pemilu.

“Masyarakat bisa membantu memantau pergerakan logistik dan melaporkan jika ada kejanggalan. Sosialisasi tentang pentingnya pengawasan logistik juga sangat diperlukan,” kata Dr. Bakhrul.

Pengawasan logistik yang ketat, menurutnya, tidak hanya meningkatkan transparansi proses pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu itu sendiri.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama untuk keberhasilan Pemilu Serentak 2024 ini,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan logistik pemilu, serta memastikan pemilu berlangsung dengan prinsip kejujuran dan keadilan, sesuai harapan masyarakat.