Kena Sanksi Atas Tuduhan Self-Plagiarism, Muryanto Akan Banding

Yang lebih bikin kaget, kata Hasrul, kliennya hingga hari ini tidak pernah menerima SK tentang penjatuhan sanksi tersebut.

"Menurut saya SK itu tidak bisa di-publish karena belum inkracht atau berbekuatan hukum tetap. Kita menduga ini ada apa, kok buru-buru? Tapi pada hari ini kita berkumpul di sini, karena ini sudah keterlaluan. Kok SK-nya sudah dipublish," jelasnya pada konferensi pers, Sabtu (16/1/2021).

Berkaitan dengan persoalan ini, Hasrul menegaskan bahwa kliennya tidak terbukti melakukan self-plagiarism. 

"Hal ini telah diklarifikasi oleh klien kami secara hukum maupun administrasi tentang penerbitan jurnal ataupun tulisan ilmiah dan sudah sangat jelas terang benderang bahwa klien kami tidak terbukti melakukan penjiplakan tulisan sendiri (self-plagiarism)," tegasnya.

Hasrul menduga tindakan pejabat yang menjatuhkan sanksi pelanggaran berat terhadap Muryanto Amin bukanlah tindakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi sudah menjurus ke ranah pidana.

Ada beberapa bukti pendukungnya, pertama, pengambilan keputusan terhadap penjatuhan sanksi terhadap klien kami yang dilakukan oleh Rektor USU harusnya sebagai Pimpinan Universitas, bukan sebagai pribadi, karena pimpinan-pimpinan universitas yang bersifat kolektif kolegial dengan tidak diikutkannya para Wakil Rektor, khususnya WR I, II, dan V makan hal tersebut merupakan tindakan pribadi dari Rektor USU.

"Tindakan Pribadi tersebut kami duga merupakan tindakan pidana yang merugikan nama baik klien kami, untuk itu kami meminta pihak-pihak yang terkait dengan hal ini, khususnya Rektor USU mengajukan permohonan maaf kepada klien kami sekaligus mengklarifikasi nama baik klien kami," jelasnya.

Menurutnya, Jika Muryanto Amin tidak menerima salinan keputusan tentang penjatuhan sanksi, maka penjatuhan sanksi dianggap tidak pernah ada sehingga pernyataan yang telah tersebar luas luas di tengah masyarakat adalah tindak pidana.

Pengacara kondang di Kota Medan ini juga menduga pelaksanaan proses penjatuhan sanksi pelanggaran berat terhadap Muryanto Amin adalah tindakan politis karena dilakukan secara tergesa-gesa setelah klien kami secara resmi terpilih sebagai Rektor USU.

Apalagi dilihat dari sisi hukum dan administrasi sudah terang benderang Muryanto Amin tidak bersalah. "Sehingga lebih jauh lagi kami menduga bahwa penjatuhan sanksi terhadap klien kami adalah tindakan untuk mengalihkan atau menutupi tindakan-tindakan plagiat lainnya yang diduga untuk memasung klien kami sebagai pimpinan barunya," papar Hasrul.

Hasrul juga membeberkan bawa Muryanto Amin sebagai Rektor USU terpilih periode 2021-2026 berkomitmen akan tetap melanjutkan proses pelanggaran nama baik secara akademis seperti plagiarisme atau tindak pidana lain yang diduga merusak dunia pendidikan umumnya, dan USU khususnya baik secara pribadi maupun Rektor USU nantinya.

"Jadi konferensi pers hari ini adalah deklarasi pernyataan komitmen klien kami untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan serta membuka praktek-praktek kecurangan yang merugikan universitas agar dunia pendidikan kita khususnya USU menjadi lebih baik," pungkasnya.