IWD Medan 2023, Puan Dicari Namboru untuk Sahkan RUU PPRT

08 Mar 2023, 19:10 WIB

Kelompok perempuan di Sumut menggelar aksi peringatan IWD di depan DPRD Sumut, Rabu (8/3/2023). (Istimewa)

Medan, IDN Times – Desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menggema di Kota Medan. Dalam aksi peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD) 2023, para perempuan di Sumut kembali menyuarakan soal RUU PPRT, Rabu (8/3/2023).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh perempuan dari berbagai elemen itu digelar di dua lokasi. Mereka membentang poster di titik nol Kota Medan dan DPRD Sumut.

Selain membentang poster dan orasi, mereka juga melakukan aksi melukis bersama, pembacaan puisi.

"Aksi ini sebagai simbolik kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan pembantu tetapi pekerja. Sehingga masyarakat harus diedukasi," ujar pimpinan aksi Lusty Ro Manna Malau.

1. Ketua DPR Puan Maharani harus ambil sikap berpihak pada perempuan

Kelompok perempuan di Sumut menggelar aksi peringatan International Womans Day, Rabu (8/3/2023). (Istimewa)

Aksi ini serentak digelar di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Sumut, para kelompok perempuan mengangkat tema Para Namboru Cari Kak Puan. Namboru sendiri adalah panggilan terhadap saudara perempuan ayah dalam etnis Batak.

Massa mendesak Ketua DPR Puan Maharini berani bersikap dan berpihak kepada kaum perempuan.

“Namboru di Sumut ikut protes dengan Ibu Puan yang tidak memberikan implementasi nyata sebagai pemimpin perempuan. Bahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga mandek. Seharusnya dia berprespektif perempuan," terang Lusty.

2. Nasib PPRT masih jauh dari keadilan

Kelompok perempuan di Sumut menggelar aksi peringatan International Womans Day, Rabu (8/3/2023). (Istimewa)

Sudah bertahun-tahun lalu Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah dibawa ke senayan, namun hingga kini masih belum disahkan dengan alasan yang tidak jelas. Situasi dan kondisi kerentanan dan ketidakadilan yang dialami oleh pekerja rumah tangga tak bisa dilepaskan dari konstruksi yang tidak melihat PRT secara interseksionalitas sebagai pekerja namun hanya dilihat sebagai aktivitas domestik semata yang berada dalam level terbawah.

Diperkirakan, ada empat juta jiwa pekerja rumah tangga yang sangat rentan kehilangan hak-haks ebagai pekerja.

"Untuk ibu-ibu pekerja rumah tangga yang hari ini juga turun merupakan tulang punggung keluarga. Nah, penindasan yang mau kita suarakan bukan hanya dari pemerintah tapi juga di kekerasan ranah domestik," ujarnya.

3. PRT masih di bawah ancaman kekerasan hingga pelecehan seksual

Kelompok perempuan di Sumut menggelar aksi peringatan International Womans Day, Rabu (8/3/2023). (Istimewa)

Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), mengatakan lebih dari 400 pekerja rumah tangga (PRT) mengalami berbagai tindakan kekerasan sejak tahun 2012 hingga 2021 mulai dari mendapatkan kekerasan mulai dari mendapatkan kekerasan psikis, fisik, ekonomi, pelecehan seksual, hingga berada dalam situasi perdagangan manusia.

“Mengalami kekerasan secara fisik, mental, seksual maupun verbal. Tidak mendapatkan kondisi kerja yang layak. Hal ini Akan terus terjadi karena tidak adanya payung hukum yang jelas yang melindungi PRT,” ujar Wagini, Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sumut.

SPRT mendesak RUU PPRT itu segera disahkan. Sehingga para PRT mendapat perlindungan dari negara. “Tidak ada kata lain agar DPR segera mem-paripurnakan RUU PPRT, menginisiatifkan, membahas dan mengesahkannya,” pungkasnya.

Aksi ini berlangsung damai. Mereka mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.