Gak Percaya Hasil Swab, Warga Desa di Simalungun Demo Tolak Isolasi

Dalam unjuk rasa tersebut, warga berteriak sembari meminta Pemkab Simalungun dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 agar tidak menjadikan daerah mereka sebagai percontohan COVID-19. Warga sendiri tidak yakin dengan kinerja GTPP COVID-19 Simalungun atas penetapan pasien positif COVID-19.

Dengan alasan itu juga warga mendesak Pemkab Simalungun dan GTTP COVID-19 memulangkan setiap orang yang disebut pasien COVID-19.

Saat aksi warga membawa sejumlah tulisan dalam kertas kardus dengan kalimat-kalimat keluhan mereka. Tulisan-tulisan itu pun mereka pajangkan di salah satu portal penutup akses keluar masuk ke Dusun II. Adapun kalimat yabg disampaikan dalam tulisan itu adalah "tolak rapid test kami tidak butuh nasi kotak, pulangkan keluarga kami dan bersihkan nagori kami."

Menurut warga, hasil rapid test tim medis dan swab test dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan maupun rumah sakit lainnya tidak benar apa adanya melainkan diduga akal-akalan untuk kepentingan lain. Warga beralasan bahwa secara fisik mereka yang ditetapkan pasien positif COVID-19 dalam keadaan sehat atau tidak memiliki ciri-ciri sakit. Kedua, warga turut kesal lantaran ada dugaan nama-nama pasien sengaja tidak dipublikasikan kepada warga di dusun tersebut.

Warga sendiri tidak tahu apa alasan GTPP untuk melaksanakan rapid test. Untuk mencegah munculnya kekecewaan seperti dialami warga Dusun II, maka warga dari kedua dusun ini ikut protes.

Aksi unjuk rasa ini turut dilakukan warga di Dusun I dan III. Mereka hadir karena warga mendapatkan informasi adanya rencana GTPP COVID-19 Simalungun akan melakukan rapid test massal di daerah tersebut.

Menerima perwakilan warga, Camat Bandar Huluan, Masra dan pangulu. Mereka berjanji akan melaporkan permintaan warga kepada GGTPCOVID-19 Simalungun. Sebab masalah yang terjadi bukan masalah biasa, dan butuh penanganan serius.

Sementara itu Humas GGTP COVID-19 Simalungun, Akmal Siregar mengatakan, mereka hanya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan untuk memastikan masyarakat sehat dan penularan COVID-19 tidak menyebar. Ditegaskannya, menolak penanganan medis karena COVID-19 merupakan tindakan pelanggaran.

"Kita hanya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang tepat agar tidak terjadi penyebaran," kata Akmal saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Ia juga mengutarakan pemerintah tentu lebih bersalah kalau wabah global ini dibiarkan karena berdampak besar kepada tatanan kehidupan. Akmal pun berharap masyarakat tetap sabar menjalani proses penanganan standar COVID-19 demi keselamatan banyak orang.