Batam, IDN Times - Calon Presiden nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan tanggapi persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City saat berkunjung ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam kunjungan tersebut, Anies menyinggung soal maraknya penolakan masyarakat terkait upaya relokasi tanah ulayat oleh pemerintah pusat di Pulau Rempang.
“Lalu terkit Rempang, semua yang terkait program PSN dengan warga harus ada pembicaraan sampai tuntas,” kata Anies, Jumat (19/1/2024).
Anies menjelaskan, saat masuknya investasi ke PSN Rempang Eco City, seharusnya pemerintah melakukan pembicaraan terlebih dahulu terhadap masyarakat yang akan terdampak.
“Hanya saja di sisi pemerintah itu tidak sabar mengikuti proses, kerahkan aparat dan justru menjadi masalah, padahal kalau di bahas sampai tuntas, titik temu Insyaallah bisa terjadi,” ujarnya.
Dalam kegiatan kampanye terbatas yang dilaksanakan di dataran Mega Techno City (MTC) Kota Batqm, turut dihadiri ratusan masyarakat Pulau Rempang yang masih menolak relokasi investasi PSN Rempang Evo City.
Salah satu tokoh masyarakat Sembulang, Pulau Rempang, Zubri mengatakan tujuan kehadiran ratusan masyarakat Pulau Rempang ini untuk menyampaikan aspirasi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang.
“Mudah-mudahan ini langkah awal kita menuju perubahan, berubah dari kondisi saat ini yang mana Rempang masih tertekan dan kampung-kampung tua yang belum sertifikat menjadi sertifikat hingga tanah-tanah adat ulayat jangan sampai diganggu,” kata Zubri.
Selain itu, Zubri dan seluruh masyarakat Pulau Rempang turut mengharapkan terhentinya upaya-upaya intimindasi yang dilakukan oleh beberapa pihak.
“Mudah-mudahan setelah hadirnya Anies di Kota Batam, intimindasi yang dirasakan oleh warga kampung tua di Pulau Rempang dapat terlepas, itu lah harapan kami,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, konflik agraria PSN Rempang Eco City memuncak di Kota Batam pada 7 September 2023 dan 11 September 2023 lalu.
Konflik ini berawal ketika pemerintah pusat dan BP Batam akan melakukan pengembangan di atas 7.000 hektar lahan di Pulau Rempang untuk dibangun kawasan industri.
Investasi ini dikembangkan oleh BP Batam dan PT Makmur Elok Graga (MEG), perusahan Tomy Winata sebagai pengembang dari pihak ketiga. Investasi total direncanakan mencapai Rp300 triliun.
Namun, hingga saat ini warga lokal di Pulau Rempang mayoritas masih melakukan penolakan upaya relokasi tanah-tanah ulayat warga kampung tua.