9 Tahun Erupsi, Ribuan Pengungsi Sinabung Masih Menunggu Relokasi

"Hingga kini dikerjakan masih tahap penanganan dengan jumlah 892 KK (Rumah) lokasi perumahan di APL/Ex Agropolitan, 1.032 KK (lahan usaha tani) lokasi lahan usaha tani di Ex hutan Produksi Siosar,” ujar Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Targetnya pembangunan relokasi tahap III selesai Desember 2019, namun meleset. Kini pembangunan sudah masuk tahap pematangan.

"Progresnya sudah berjalan. Material dan barang-barang sudah naik ke atas sudah di mobilisasi, tinggal action" ujar Terkelin.

Ia juga mengatakan, jika seluruh dana hibah dari pemerintah sudah masuk ke Pemkab Karo. Totalnya, Rp161 miliar bersumber dari dana hibah BNPB.

"Dananya sudah, baik untuk pembangunan rumah, infrastruktur. Tinggal action saja. Lebih cepat lebih bagus," imbuhnya.

Saat ini, pengungsi masih berada di Hunian Sementara (Huntara). Namun ada juga yang menyewa rumah. Per bulannya mereka mendapat dana dari pemerintah sekitar Rp3,5 juta per tahun per kepala keluarga.

Sekretaris Utama BNPB Harwensyah mengatakan untuk relokasi tahap ketiga, pembangunan akan dilakukan di kawasan relokasi Siosar. Pembangunannya menggunakan dana hibah dari BNPB sebesar Rp161 miliar.

Dana relokasi tahap I Rp15 miliar, tahap II Rp190 miliar, dana pembuatan jalan menuju lokasi relokasi mencapai Rp11 miliar. Sedangkan biaya penanganan pengungsi, termasuk logistik dan biaya hidup di pengungsian mencapai Rp589 miliar. 

Kata Harmensyah, dana relokasi tahap akhir sudah sampai ke Pemkab Karo sehingga dia meminta pembangunannya harus dikebut.

“Nanti bagaimana percepatannya di Pemkab, kita akan monitoring,”  ungkapnya.

Harmensyah juga mengatakan, kementerian terkait juga harus memperhatikan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat yang direlokasi. BNPB akan terus melakukan pemantauan di kawasan Siosar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah merealisasi sejumlah kegiatan dalam tugasnya melakukan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota, khususnya dalam upaya percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2019 melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ada 6 OPD Pemprovsu yang turut melaksanakan kegiatan pendampingan dalam mendukung percepatan penanggulangan erupsi bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo untuk Tahun Anggaran 2019, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Dinas Pendidikan.

Kepala BPBD Provsu Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.si mengatakan, BPBD Provsu sendiri di Tahun Anggaran 2019 telah menggelar sejumlah pendampingan kegiatan dalam percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

“Pemprovsu melalui BPBD telah menggelar sejumlah kegiatan pendampingan di Tahun Anggaran 2019, diantaranya pemulangan 1.100 KK ke 5 desa asal, yaitu Desa Tiga Pancur, Kuta Tengah, Jeraya, Pintu Besi dan Kuta Gugung,” kata Riadil, Senin (21/01/2020).

Adapun rincian dari 1.100 KK dari 5 desa yang dipulangkan tersebut, yaitu warga Desa Tigapancur (323 KK), Desa Kuta Tengah (196 KK), Desa Jeraya (221 KK), Desa Pintu Besi (86 KK) dan Desa Kuta Gugung (274 KK).

Riadil menambahkan bahwa BPBD Provsu juga telah melakukan upaya pendampingan terhadap perbaikan 5 unit jambur dan 5 unit pembangunan sarana air bersih. “Masing-masing desa dibangun 1 unit jambur dan 1 unit sarana air bersih. BPBD Provsu juga telah melakukan peningkatan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat ke-5 desa tersebut, serta secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi,” terangnya.

Adapun kondisi pengungsi erupsi Gunung Sinabung hingga saat ini masih terdapat di pengungsian Hunian Sementara (Huntara), yaitu di 74 unit Huntara yang dihuni warga dari Desa Mardingding dan 20 unit Huntara yang dihuni warga dari Desa Kuta Tengah.

Telah diserahkan pula uang sewa rumah dan sewa lahan kepada warga yang berasal dari 3 desa dan 1 dusun, yaitu Desa Mardingding, Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang dan Dusun Lau Kawar, dimana uang sewa rumah dan sewa lahan tersebut bersumber dari DSP BNPB yang telah disalurkan pada tanggal 27 Desember 2019.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur tahap ke III telah dilakukan upaya proses pencabutan tunggul kayu untuk usaha lahan tani dan akan berlanjut di tahun 2020. Kemudian infrastruktur dasar permukimanan juga akan dilakukan berupa jalan lingkungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Persampahan, Penerangan Jalan Lingkungan, dan Penataan Lingkungan yang sedang dalam proses pengerjaan.

Hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunung Sinabung sejak September 2013 hingga Mei 2015 (sebelum ditetapkan status Awas) diperkirakan Rp1,80 triliun, terdiri dari nilai

Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung Tahun 2018–2019 kerusakan sebesar Rp578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp1,23 triliun.

Kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM, dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari Rp1,14 triliun.

Sedangkan kerusakan dan kerugian di sektor permukiman sebesar Rp505,9 miliar, infrastruktur Rp 83,93 miliar, sosial Rp53,43 miliar, dan lintas sektor Rp18,26 miliar.

Namun berdasarkan kondisi terkini dari hasil kajian dan penghitungan untuk pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp1,06 Triliun.

Masyarakat Desa Suka Meriah sangat mengharapkan agar pada saat direlokasi, mereka tidak hanya diberi rumah untuk tempat tinggal tetapi juga diberikan lahan pertanian dimana nantinya akan dijadikan sebagai lapangan pekerjaan utama mereka mengingat masyarakat Desa Suka Meriah notabene merupakan petani.

Masyarakat Desa Suka Meriah merasa tidak akan ada gunanya apabila hanya diberikan rumah tanpa lahan pertanian karena tidak akan adanya lapangan pekerjaan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari mereka. 

Masyarakat Desa Suka Meriah secara umum tidak memiliki permintaan khusus terhadap pembangunan permukiman baru tersebut, mereka menerima bagaimanapun jenis dan bentuk perumahan yang akan diberikan kepada mereka.

 “Kami tidak mau pindah kalau tidak diberi ladang. Secara umum masyarakat Desa Suka Meriah sangat ingin sekali agar relokasi segera terealisasi dan dapat dengan segera dipindahkan ke Kawasan Siosar,” ungkap Beren Sitepu, warga Desa Suka Meriah

Pada saat ini masyarakat yang akan direlokasi terkhusus masyarakat Desa Suka Meriah tidak lagi berada di lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Karo, melainkan sudah menentukan tempat tinggalnya sendiri secara mandiri (sekitar 96 KK sudah pindah ke Kawasan Siosar pada Januari 2016).

Pemerintah telah memberikan dana bantuan kepada para pengungsi agar mereka dapat melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari walaupun tidak berada di lokasi pengungsian lagi.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akan menurunkan status Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dari status Siaga menjadi status Waspada (Level II) bulan Januari atau Februari 2020.

Saat ini penurunan status gunung api Sinabung, dalam pengkajian ulang dan pertimbangan PVMBG bersama pemerintah daerah. 

Disampaikan pengamat Gunung Api Sinabung, Armen Putra, Jumat (17/1), bahwa rencana penurunan status berdasarkan hasil pengamatan yang menunjukan  Gunung Sinabung tidak erupsi lagi, aktivitas kegempaan lebih menurun, informasi dari alat pengukur EDM juga tidak menunjukkan depormasi yang besar dari pergerakan magma, dan potensi bahaya menurun. 

Begitu pun kepada masyarakat meski aktivitas Gunung Sinabung mengalami penurunan, masyarakat atau pengunjung diharapkan tidak melakukan aktivitas pada desa yang sudah direlokasi, lokasi radius  3 km dari puncak gunung, radius 5 km sektor Selatan-Timur, radius 4 km sektor Timur-Utara. 

Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik, mengamankan sarana air bersih, atap bangunan dari abu vulkanik agar tidak roboh.  

Begitu juga masyarakat yang tinggal di aliran sungai berhulu Gunung Sinabung agar tetap waspada, bahaya lahar.