Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Pemko Binjai Mulai Lakukan Pemetaan
binjaikota.go.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Binjai, IDN Times - Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai melakukan pendataan terkait jumlah tenaga honor di Lingkungan Pemerintah setempat. Hal ini menyusul setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Diagendakan pemerintah, penghapusan pegawai honorer dilakukan pada November 2023 mendatang.
1. BKD Binjai bentuk tim lakukan pendataan
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai Rahmad Fauzi (IDN Times/ Bambang Suhandoko)Pemerintah Kota Binjai pun telah mengeluarkan surat edaran terkait inventarisasi data tenaga harian lepas atau honorer pertanggal 1 Juni 2022 di setiap perangkat daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Ahmad Fauzi, mengatakan mulai melakukan pendataan soal jumlah dan kebutuhan pegawai honorer di tiap instansi. Disebutnya, belum ada jumlah kumulatif untuk keseluruhan pegawai honorer di lingkup Pemko Binjai.
Disamping itu pihaknya akan segera membentuk Tim yang nantinya berkolaborasi dengan beberapa instansi lain. Dia mengatakan, tim tersebut nantinya akan melakukan analisis pemetaan data, kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran keuangan daerah.
"Iya, sudah mulai dilakukan (pendataan) di beberapa Instansi, tapi keseluruhannya sedang dalam proses lantaran data jumlah honorer ada di tiap Instansi masing-masing, tak ada input ke kami (BKD) sebut Fauzy, saat dikonfirmasi Jumat (10/6/2022).
Baca Juga: Kasus Kematian Siswa SD di Binjai, Orangtua Lapor ke Polisi
2. Jumlah pegawai honorer terbanyak di dinas lingkungan hidup
Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. ANTARA FOTO/JojonFauzy mengakui, bahwa keputusan penertiban pegawai honorer menyangkut hajat orang banyak. Namun demikian, lanjutnya, pihaknya sejauh ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat.
"Masih tunggu Juknis dari Menteri PANRB. Sejauh ini berdasarkan catatan kami tenaga honorer terbanyak ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara paling sedikit ada di Sekretariat Daerah Pemko Binjai," ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Amas Mansyur Siregar ST membeberkan bahwa jumlah tenaga honorer pada Dinas yang dipimpinnya sebanyak 502 orang. "Ada 502 orang pegawai honorer disini (DLH)," terang Amas, lewat sambungan seluler.
3. Bentuk tim pendataan ulang, BKD sesuaikan kebutuhan tiap instansi
Ilustrasi guru honorer. Antara/Irfan AnshoriPemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori II (THK-II) atau tenaga non-ASN lain untuk ikuti seleksi lewat jalur Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Masih mendata berapa kebutuhan formasi di tiap Instansi. Intinya masih menunggu juknis agar tidak salah langkah," tegas dia.
Baca Juga: Siswa SD di Binjai Meninggal, Orangtua Duga Jadi Korban Pengeroyokan
