SMGP Makan Korban, KontraS: Negara Utamakan Kepentingan Bisnis

2. Penegakan hukum yang seakan tidak bertaji

Amin juga mempertanyakan soal penegakan  hukum dari berbagai insiden akibat operasinal PT SMGP. Mekanisme proses hukum berakhir dengan ketidakpastian. Ini justru  memunculkan pertanyaan ke publik. Kenapa penegakan hukum seakan tidak memiliki taji.

“Proses pemeriksaan yang idealnya menghasilkan temuan fakta dilapangan oleh aparat penegak hukum tidak terakses secara transparan. Apakah murni persoalan Human eror, atau menyangkut hal-hal yang lebih subtansial. Alhasil, penyebab utama kebocoran yang mengakibatkan korban dipihak masyarakat menjadi rancu,” ungkap Amin.

Justru penyelesaian kasus di tengah masyarakat seakan tuntas hanya dengan pemberian santunan. Fenomena seperti ini yang berkontribusi pada potensi keberulangan peristiwa, akibat tidak adanya sanksi hukum yang tegas.

“Maka dari itu, KontraS dalam konteks peristiwa kali ini, mendesak aparat kepolisian menjalankan proses hukum secara tuntas, dengan menggunakan prinsip yang profesional dan transparan,” tegas Amin.

Amin juga mempertanyakan berbagai rekomendasi buah dari investigasi Kementerian ESDM hingga tim Pansus DPRD Mandailing Natal kepada PT SMGP. Peristiwa yang berulang membuktikan, PT SMGP tidak melaksanakannya secara maksimal.

“Dengan demikian, perlu desakan kepada instansi-instansi tersebut untuk lebih serius mengawal rekomendasi yang pernah mereka hasilkan itu,” pungkasnya.