TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Prajurit TNI Diduga Menyiksa Pekerja, KontraS: Bisnis Pengamanan Nyata

Pekerja pabrik pengolahan CPO di Langkat dituduh mencuri

Ilustrasi penyiksaan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Penyiksaan prajurit TNI terhadap sejumlah pekerja pabrik kelapa sawit, PT Jaya Palma Nusantara (JPN) di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara mendapat kritik keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut.

Koordinator KontraS Sumut Rahmat Muhammad memertanyakan soal dalih penempatan atau Bantuan Kendali Operasi (BKO) para prajurit TNI itu di PT Jaya Palma Nusantara (JPN). “Bisnis pengamanan masih nyata terlihat,” kata Rahmat, Kamis (22/2/2023).

Para korban diduga disiksa dengan cara dipukuli, dicambuk. Mereka dituduh mencuri. Akibat penyiksaan itu, mereka mengalami sejumlah luka.

Baca Juga: Dituduh Mencuri, 4 Pekerja Pabrik di Langkat Ngaku Disiksa Anggota TNI

1. Jadi potret buruk manajemen instansi keamanan

Ilustrasi penyiksaan oleh aparat penegak hukum. (IDN Times/Prayugo Utomo)

BKO aparat keamanan, kata Rahmat, menjadi potret buruk manjemen instansi pengamanan dan kemiliteran. Apalagi kerap kali BKO justru menjadi pelanggengan tindak kekerasan.

“Praktek pengamanan dilapangan sangat serampangan, tidak ada mekanisme hukum jika terjadi permasalahan semisal pencurian diareal perusahaan, dibeberapa kasus terduga pelaku ditangkap dan dieksekusi ditempat, dan itu sangat disayangkan,” ungkapnya.

Harusnya, jika terjadi peristiwa pidana di areal perusahaan, mekanisme hukum yang ditegakkan. Bukan main hakim sendiri melakukan penyiksaan.

Kasus kekerasan oleh BKO dari TNI atau Polri juga pernah beberapa kali terjadi, sebagai contoh adalah korban Naek Efendi Rambe yang meninggal karena penembakan yang terjadi pada 2022 lalu di Labuhanbatu Selatan, korban ditembak mati oleh BKO dari kepolisian atas tuduhan pencurian sawit di areal perkebunan milik PT Tapian Nadenggan, di Labuhanbatu Selatan (Labusel) Sumatera Utara (Sumut).

2. Bisnis pengamanan mencoreng citra instansi Polri dan TNI

Aksi teatrikal KontraS Sumut memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh pada Jumat (26/6). KontraS menyoroti, masih banyak penyiksaan yang diduga dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Keberadaan BKO di perusahaan, kata Rahmat semakin menguatkan dugaan bisnis pengamanan oleh TNI dan kepolisian.

Konsekuensinya TNI dan Polri mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan diareal perusahaan dan sayangnya dilapangan mereka seolah lebih memiliki kuasa dibandingkan dengan pengamanan swakarja (satpam).

“Penyiksaan terhadap sekuriti PT Jaya Palma Nusantara mengisyaratkan bahwa BKO memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan petugas pengamanan yang bertugas,” ungkapnya.

KontraS mengutuk keras kasus penyiksaan itu. KontraS mendesak Polri dan TNI melakukan evaluasi  dalam menugaskan anggotanya sebagai BKO. Anggota yang terlibat dalam penyiksaan harus diproses secara hukum untuk keadilan korban.

“Penggunaan kekuatan yang tidak sesuai prosedur justru telah mencoreng citra kedua instansi ini,” pungkasnya.

Baca Juga: Prajurit TNI Dikeroyok Anggota OKP di Kafe, Baru 1 Orang Ditangkap

Berita Terkini Lainnya