Pemekaran Provinsi Baru di Sumut, Akankah Rakyat Lebih Sejahtera? 

2. Pemekaran belum bisa jamin kesejahteraan rakyat

Pemekaran Sumut menjadi beberapa provinsi bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, wacana Provinsi Tapanuli (Protap) pernah mencuat. Namun wacana itu kandas di tengah jalan.

Namun, kata Dadang, apakah pemekaran sudah bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

“Yang jadi soal adalah efektifitas pemerintah daerah. Dan janji setelah mekar kesejahteraan akan terwujud. Karena janji-janji itu belum terwujud dari daerah yang dimekarkan,” ungkapnya.

3. Pemekaran provinsi bakal membebani anggaran negara

Untuk memekarkan satu daerah sudah pasti butuh dana yang tak sedikit. Pastinya, kata Dadang, dana ini akan debebankan pada anggaran negara.

Jarak ke ibukota yang jauh juga kurang tepat jika dijadikan alasan untuk pemekaran. Itu bisa diatasi dengan pemberian kewenangan kepada kabupaten untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Kalau pemerintah provinsi punya kemauan itu, untuk mendesentralisasi , jarak bukan lagi hambatan. Pelayanan publik bisa dilakukan tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.

4. Pemekaran bakal kuras sumber daya alam

Dadang juga menjelaskan, pemekaran bakal menguras Sumber Daya Alam (SDA). Karena, paling tidak dalam satu provinsi akan terbentuk kota-kota baru. Dia meyakini ini menjadi tantangan yang sangat berat m.

“Lalu, kebutuhan keuangan yang digali dari potensi daerah juga sangat besar,” tukasnya.