Usai Laporkan Hartanya, Nama 50 Caleg Simalungun Diajukan ke Gubernur

2. Pelaporan LHKPN sesuai aplikasi KPK

Pelaporan LHKPN Caleg kelak menjadi dewan yang berstatus penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Pelaporan sesuai dengan aplikasi yang telah disiapkan KPK. Mereka  mengisi sendiri dan Kmkita hanya menerima bukti tanda terimah bahwa Caleg terkait sudah melaporkan. Hanya sebatas itu saja tugas KPU" ucapnya.

Sebelumnya disampaikan, suara terbanyak dari 50 caleg terpilih diraih partai Golkar dengan 9 kursi, disusul PDI Perjuangan 8 kursi dan ketiga partai Demokrat 7 kursi. Terkait nama yang terpilih, semua berkas sudah beres dan sejauh ini tidak ada pihak yang melakukan sanggahan. Diterangkan, ruang sanggahan masih sebagaimana diatur dalam undang-undang dan bentuk masalah dimasukkan didalam formulir B2 yang dimiliki KPU.