2. Penerimaan dari bea cukai mencapai Rp53,91 miliar

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh sekaligus Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Selanjutnya, Kanwil DJBC Aceh mencatat, penerimaan bea keluar yang berasal dari ekspor produk kelapa sawit telah memberikan kontribusi terbesar penerimaan sebesar 66,38% atau Rp35,79 miliar. 

Penerimaan bea masuk yang berasal dari importisasi bulog, minyak bitumen, dan plastic bag memberikan kontribusi terbesar kedua penerimaan sebesar 33,07% atau Rp17,83 miliar, disusul dengan kontribusi penerimaan dari cukai sebesar 0,52% atau Rp0,28 miliar.

“Catatan Kanwil DJBC Aceh hingga per 30 Juni 2023, penerimaan mencapai 103,17% atau sekitar Rp53,91 miliar,” ungkap Safuadi.

Kanwil DJBC Aceh juga menindak pelanggaran narkoba dengan barang bukti sabu 903 kilogram (kg) dan ganja 450 kg. 

Lalu 15 penindakan cyber crawling dengan barang bukti 7,8 kg; 265 penindakan pada tembakau 2.926,6 kg dan 29 penindakan pada jenis barang MMEA sebanyak 316 kg.

“Penindakan barang kena cukai hasil tembakau ilegal Semester I Tahun 2023 menghasilkan total perkiraan nilai sebesar Rp2,37 miliar, total perkiraan kerugian negara mencapai Rp1,49 miliar dan sanksi administrasi sebesar Rp14.99 juta,” ujar Safuadi.

3. Total pagu belanja negara untuk Aceh mencapai Rp47,8 triliun

IDN Times/Arief Rahmat

Sementara itu, Kanwil DJPb Aceh mencatat, total pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga per 30 Juni 2023 mencapai Rp47,8 triliun.

“Meliputi belanja K/L sebesar Rp18,1 triliun dan belanja TKD sebesar Rp29,7 triliun,” kata 

Dana belanja negara Rp47,8 triliun tersebut disalurkan melalui 7 KPPN dengan sebaran terbesar pada KPPN Banda Aceh yang berkontribusi 45,65% dari total realisasi belanja negara di Aceh.

Realisasi belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp20,2 triliun (42,37%), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp7,2 triliun (40,13%), dan belanja TKD Rp 13 triliun (43,73%). 

Secara year on year (yoy), belanja negara tumbuh sebesar 4,23%. Belanja K/L tumbuh sebesar 28,07% dan belanja TKD mengalami pertumbuhan negatif mencapai -5,56%.

Seluruh jenis belanja K/L mengalami pertumbuhan, sedangkan belanja TKD terkontraksi pada belanja Otsus (Rp1.080,0 M atau -47,62% yoy) dan DAU (Rp 854,9 M atau -12,24% yoy). 

Di sisi lain, terdapat pertumbuhan cukup tinggi pada belanja DAK Non Fisik sebesar Rp 292,9 M (19,57% yoy) dan DBH yang tumbuh hingga Rp59,7 M (28,88% yoy). 

Sedangkan Dana Desa hanya tumbuh sebesar 0,67% yoy, dimana realisasinya telah mencapai Rp2,49 triliun (52,3%) dari total pagu Rp4,76 triliun.

“Untuk penyaluran pembiayaan KUR dan UMi dalam rangka pemberdayaan UMKM di Aceh, pembiayaan KUR sudah tersalur sekitar Rp1,77 triliun kepada 25.970 debitur. Selanjutnya, pembiayaan UMI sudah tersalur sekitar Rp47,28 miliar kepada 10.378 debitur,” imbuhnya.

4. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai Rp13,27 miliar

Ilustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)

Capaian Kanwil DJKN Aceh per tanggal 30 Juni 2023 untuk realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yakni Rp13,27 miliar atau 53,70% terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Barang Milik Negara (PNBP BMN) sebesar 65% serta PNBP Piutang Negara sebesar 1% dan PNBP Lelang sebesar 34%.

Dalam pengamanan aset negara secara hukum dan administrasi bekerja sama dengan kantor agraria berhasil mensertifikatkan tanah barang milik negara berupa tanah sebanyak 1.153 sertifikat. 

“Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebanyak 27 kasus,” kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh.

Dalam pengelolaan investasi pemerintah dukungan untuk proyek strategis nasional (PSN) melalui pendanaan lahan oleh LMAN, untuk realisasi di wilayah Aceh sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp178,54 miliar.

“Dengan rincian sektor bendungan mencapai Rp23,24 miliar, sektor irigasi mencapai Rp15,18 miliar, dan sektor jalan tol mencapai Rp140,12 miliar,” imbuhnya.