Kuasa Hukum Korban Akta Palsu Minta Kasasi hingga Ancam Demo di Istana

2. Kuasa hukum sebut dilakukan eksaminasi Jampidum Kejagung

Longser mengatakan sudah menyurati Jajaran Kejagung untuk mengawasi proses hukum ini. Sehingga ada keterbukaan publik dan transparan dalam kasus ini.

"Alasannya, data yang valid kami peroleh, setahun yang lalu, kami telah menyurati memberikan masukan kepada Jaksa Agung dan jajaran, Jamwas, Jamintel, Jambin dan Kapuspen Kejagung. Sekali seminggu saya buat surat untuk mengontrol sebagai informasi sama petinggi di Kejaksaan Agung, kasus ini diduga ada intervensi yang tidak jelas," kata Longser.

Selain itu, mereka meminta perlu dilakukan pengkajian terkait dilaksanakan eksaminasi. Siapa yang memerintahkan, lalu apa rekomendasi eksaminasi. 

"Ternyata tanggal 15 November 2021, dilakukan eksaminasi di Jampidum Kejagung. Kami tidak tahu apa latar belakangnya, tujuannya, apakah semua kasus seperti ini dieksaminasi. Sementara kami menyurati sudah lebih 10 kali tidak ada respon. Kemudian saya ke Jakarta, Kejagung tanggal 3 Januari 2022 dan langsung menyurati Jamwas, tentang keadaan tersebut. Kehadiran di sana saya keberatan atas tuntutan onslag yang diajukan oleh Kejari Medan dalam hal ini JPU Richard Sihombing dan Candra naibaho," katanya.