Masyarakat yang Mampu Diminta Tidak Konsumsi LPG 3 Kg
Ilustrasi tabung gas (LPG) 3 kilogram subsidi Pertamina. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Pengamat Ekonomi, Wahyu Ario angkat bicara terkait kelangkaan Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji bersubsidi yang berisi 3 kg di Kota Medan. Menurutnya, hal ini terjadi karena permintaan yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaan di pasar.
Kondisi ini juga dinilai sangat mungkin terjadi, karena adanya perbedaan harga yang mencolok antara LPG yang bersubsidi dengan LPG nonsubsidi. LPG subsidi yang berisi 3 kg ini diketahui memang diperuntukan bagi masyarakat miskin.
Dirinya mengatakan, saat ini sudah ada pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial atau data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang didata oleh BPS.
“Artinya sudah dapat diindentifikasi kelompok masyarakat miskin. Sepanjang usaha tersebut khususnya usaha mikro masuk dalam kelompok itu, seharusnya dapat difasilitasi kebenarannya untuk mengonsumsi LPG,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, lanjutnya, UMKM juga berkelas-kelas dan harus dipilah. Ada UMKM yang omsetnya jutaan per hari tetapi masih menggunakan LPG 3 kg. Hal itu dinilai tidak adil.
“Tetapi jika UMKM itu masih dikategorikan mikro dan penghasilannya terbatas sebaiknya masih dikasih akses untuk membeli. Jangan sampai mereka pun susah untuk menjual dagangan karena harganya naik dan tidak ada yang membeli. Akibatnya usaha mereka harus gulung tikar,” ujarnya.
1. Diharapkan pemerintah untuk menghapuskan perbedaan harga
Dok.IDN Times/IstimewaIa mengatakan pemerintah sebaiknya menghapuskan perbedaan harga. Kondisi ini dibuat seperti hilangnya premium di pasaran.
“Subsidi diberikan kepada masyarakat miskin melalui BLT. Saat ini Pemerintah memiliki data P3KE yang mencatat masyarakat miskin ekstrem. Ini yg perlu dibantu. Sedangkan yang mampu diarahkan untuk menggunakan elpiji nonsubsidi,” tambahnya.
Hal tersebut kondisi ini dinilai lebih baik, jika dibandingkan kebijakan pembatasan pembelian elpiji bagi masyarakat miskin.
“Pertamina memiliki kesulitan untuk melakukan pengawasan mengingat tugas Pertamina sepatutnya hanya memproduksi,” kata Wahyu.
Namun, pengawasan akan menambah beban biaya dan masih ada peluang terjadinya kebocoran. Hingga dampaknya akan terjadi inflasi yang cukup tinggi seperti halnya ketika premium dihapus.
“Cara yang lain untuk menolong masyarakat adalah memberikan bantuan BLT dan menaikkan harga elpiji secara gradual, tidak langsung mencabut subsidinya. Sehingga masyarakat secara perlahan akan mulai terbiasa untuk menggunakan elpiji tidak bersubsidi,” jelasnya.
Baca Juga: Sidak Soal LPG 3 Kg Langka di Medan, Bobby Tanya Stok ke Pertamina
2. Pemasaran LPG 3 kg subsidi sepenuhnya dimiliki oleh Pertamina
IDNTimes/Holy KartikaDijelaskannya, data pemasaran LPG 3 kg subsidi sepenuhnya dimiliki oleh Pertamina. Publik tidak dapat mengetahui secara pasti apakah LPG 3 kg subsidi yang telah dipasarkan sudah melebihi atau belum mencapai kuota.
Tetapi kondisi bahwa jumlah LPG 3 kg subsidi yang melebihi kuota sangat mungkin terjadi, karena antusias masyarakat pembeli berasal dari kelompok masyarakat yang tidak miskin.
3. Masyarakat yang mampu diminta sadar untuk tidak konsumsi LPG 3 kg
Tabung gas elpiji 3 kilogram (kg). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Wahyu berharap pemerintah bisa mengambil ketegasan, apakah subsidi ditambah agar LPG 3 kg bersubsidi meningkat ketersediaannya di pasar, atau mengambil langkah tegas tidak ada tambahan. Sehingga hanya masyarakat miskin saja yang benar-benar mengonsumsi LPG 3 kg bersubsidi.
Penegakan aturan oleh yang berwenang juga harus tegas karena penyelewengan distribusi LPG 3 kg sangat mungkin terjadi.
“Bagi masyarakat yang mampu atau tidak dikategorikan miskin oleh Pemerintah bisa meningkatkan kesadarannya tidak mengonsumsi LPG 3 kg. Demikian pula pangkalan tidak memanfaatkan situasi ini, untuk melakukan penjualan LPG bersubsidi kepada yang tidak berhak menerimanya,” katanya.
Sebelumnya Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke tiga lokasi pangkalan gas bersubsidi itu di dua kecamatan Rabu (26/7/2023).
Di sana Bobby tampak berdialog dengan warga dan pengelola pangkalan gas. Menantu Presiden Jokow juga tampak mencecar pertanyaan kepada pihak Pertamina yang ikut pada sidak tersebut.
"Menurut versi kalian kenapa kok bisa langka. Katanya pasokan gak dikurangi malah ditambah, ini kok malah langka," tanya Bobby kepada Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.
"Saya berharap pihak Pertamina bisa menjamin stok gas elpiji khususnya yang paling sering digunakan dan dibutuhkan masyarakat. Tadi kita cek memang banyak stok kosong. Kasihan warga susah kalau begini. Saya minta secepatnya Pertamina kembali menjamin stok di pangkalan-pangkalan," kata Bobby.
Baca Juga: Gas LPG 3 Kg juga Langka di Binjai, Warga Takut Beli Pakai KTP
