Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Langkat, IDN Times - Jelang kedatangan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk meresmikan Jalan Tol Binjai-Langkat, Sumatra Utara, Jumat (4/2/2022), sekelompok warga menggelar unjuk rasa. Mereka berkumpul di pintu masuk jalan Tol Jalan Desa Sei Karang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022).
Tuntutan mereka Presiden menyelesaikan kasus
1. Ingin masuk jalan tol diadang personil kepolisian
Massa aksi demo yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo, dipintu masuk Tol Desa Sei Karang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (IDN Times/ Bambang Suhandoko) Kedatangan puluhan warga ingin masuk ke dalam tol diadang personel Polres Langkat. Sebelumnya ia dijadwalkan datang pada Kamis tanggal 3 Februari ini. Namun harus mundur sehari karena presiden masih berkunjung ke Humbahas dan Dairi.
Sementara dil okasi, pihak PT HKI tampak sedang melakukan gladi penyambutan presiden yang akan meresmikan operasional Tol Binjai-Stabat sepanjang 12,5 KM.
Baca Juga: Janji Wali Kota Binjai ke Pendemo, Rp20 M Perbaiki Jalan Rusak
2. Bawa spanduk dan poster Presiden, sampaikan aspirasi
Massa aksi demo yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo, dipintu masuk Tol Desa Sei Karang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (IDN Times/ Bambang Suhandoko) Dalam aksinya, puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, tampak membawa poster dan foto Presiden Joko Widodo, guna menyampaikan aspirasi.
"Kami cinta Pak Jokowi, kami pendukung Presiden Jokowi. Kami minta, tangkap dan lawan sindikat mafia tanah yang ada di Sumatra Utara," kata Joni Siregar, pimpinan aksi.
3. Presiden diminta ambil alih penyelesaian lahan eks HGU PTPN II
Massa aksi demo yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo, dipintu masuk Tol Desa Sei Karang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (IDN Times/ Bambang Suhandoko) Mereka juga meminta, agar dan harus Presiden Jokowi mengambil alih penyelesaian tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873.06 hektare dan persoalan tanah lainnya yang belum kunjung usai.
Sebab, mereka mensinyalir ada permainan dari mafia tanah. Sehingga masyarakat kecil begitu susah mendapat dan mengurus segala sesuatu dalam persoalan ini.
"Tangkap Gubernur Sumatera Utara, Kakanwil ATR/ BPN Sumut, Direksi PTPN II, apabila diduga dan disinyalir ada keterlibatan dalam skenario sindikat mafia tanah dalam penyelesaian HGU PTPN II," tuntut mereka.
Baca Juga: Polres Binjai Tangkap 3 Orang Terduga Pelaku Perdagangan Orangutan
