Komunikasi Politik Pemko Medan Masih Lemah Soal Mebidangro
Dapat membantu penyelesaian permasalahan utama di Medan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Pemerintah Pusat telah menetapkan kawasan terintegrasi Kota Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro) sebagai kawasan strategis nasional (KSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Penepatan KSN tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan itu, dan diharapkan bisa mendongkrak perekonomian.
Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobby Nasution juga mengkritisi lambannya progres pembangunan di kawasan ini. Dia mengkritik Pemko Medan yang dinilai tak bisa bergerak cepat dalam berkoordinasi dengan tiga daerah lainnya.
"Jangan sampai KSN Mebidangro ini tidak menguntungkan dan tidak dirasakan manfaatnya oleh Kota Medan. Namanya kerja sama, ya harus menguntungkan," kata Bobby dalam debat publik sesi terakhir Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020, Sabtu (5/12/2020).
1. Daya kolaborasi Pemko Medan yang masih lemah
Menurut dia, ada beberapa bentuk kerja sama yang bisa diambil dengan kesepatakan ini, mulai dari pengendalian banjir, penanganan sampah, pengelolaan air bersih, pemukiman dan masalah lainnya yang bisa diselesaikan dengan skema kolaborasi atau kerja sama.
Namun, karena daya kolaborasi Pemko Medan yang masih lemah, baik dengan Pemko Binjai, Deliserdang, Karo maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, menyebabkan masalah-masalah tersebut di atas masih saja mendera Kota Medan.
Pengamat Komunikasi Politik, Ara Auza menilai, kompetensi komunikasi politik pemimpin Kota Medan sebelumnya memang masih lemah dalam hal kerja sama Mebidangro.
"Kompetensi komunikasi khususnya komunikasi politik diperlukan walikota dalam memimpin kota Medan. Komunikasi politik tidak hanya diperlukan kepada masyarakat, media massa dan bawahan," kata Ara.
Dia menyebut, kompetensi komunikasi juga diperlukan dalam menjalin komunikasi dengan pemimpin daerah di sekitar Kota Medan seperti Mebidangro, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Kompetensi komunikasi diperlukan untuk menyelesaikan pesan pembangunan supaya arah pembangunan di Kota Medan sesuai dengan perencanaan Mebidangpro, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Gak Banyak yang Tahu, 10 Artis Indonesia Ini Ternyata Asli Korea