DPRD Simalungun Desak Bupati Batalkan Pemberhentian 992 Guru

2. Muncul kejanggalan dan konsederasi hukum tidak dilihat

Dalam surat ederan Dirjen Menteri Pendidikan juga ada pengecualian. Artinya harus dilihat konsederan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.

"Kita meminta SK itu dibatalkan. Kenapa? SK Bupati tentang nasib 992 guru fungsional tidak memenuhi unsur. Kita mendukung penerapan undang-undang untuk peningkatan kwalifikasi, tapi ada peraturan atau surat ederan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada pengecualian. Kenapa pengecualian ini tidak dilakukan" ucapnya.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Rospita Sitorus, SK Bupati sangat terburu-buru apalagi kebijakan ini masih berlaku di Pemkab Simalungun. Padahal kebijakan dari perundang-undangan sifatnya nasional. Ia berpandangan, masa transisi dibutuhkan pencermatan hukum dan dampaknya. Artinya, jika undang-undang soal jenjang pendidikan harus diterapkan secara nasional maka pemerintah pusat biasanya mengeluarkan surat ederan. 

3. Jabatan guru fungsional harus dikembalikan pada tempat semula

Fraksi Golkar melalui Timbul Sibarani dan Demokrat, Dadang  juga memberikan komentar yang tidak jauh berbeda. Yakni, menolak SK Bupati dan mengembalikan posisi guru fungsional kepada jabatan semula.

Desakan ini ditekankan dengan alasan bahwa SK Bupati soal pemberhentian guru fungsional tidak didasari hukum sebagaimana pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang suatu produk hukum. SK harus dibatalkan karena ada juga pencutunan gelar sebanyak 200 guru bisa dilakukan.