DPRD Siantar Ingatkan Wali Kota Tempatkan Pekerja yang Profesional 

2. Penempatan pejabat harus mengikuti prinsip the right mnn on the right place

Fraksi Golkar menyesalkan OTT yang terjadi apalagi sudah berulangkali menyampaikan kepada wali kota agar dalam menempatkan pejabat mengikuti prinsip the right man on the right place. Ke depan ini juga, peningkatan kompotensi aparatur dan kualitas kinerja OPD ditingkatkan dengan cara profesional, jangan ada lagi pungli-pungli dijajaran Pemko Pematangsiantar sehingga tidak terulang kembali seperti di BPKD bulan Juli 2019 lalu.

"Fraksi Golkar mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum yang telah melakukan OTT di BPKD. Namun kami harapkan agar benar-benarlah hukum ditegakkan, kalau ada oknum yang dianggap bersalah agar diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang tidak bersalah agar segera dibebaskan.  Semoga dengan kejadian ini dapat mengakibarkan efek jerah bagi ASN begitu juga bagi legislatif" kata Rini Silalahi.

Pada kesempatan ini juga disoroti adanya pengosongan dana insentif daerah. Pertanyaan fraksk Golkar merujuk ke nota keuangan rancangan P-APBD Tahun Anggara 2019 pada halam 35, dari awalnya dana insetif sebesar Rp 22.438.214.000 menjadi kosong.

"Apakah Pemko tidak memiliki dana insentif dan apakah Kota Pematang Siantar telah menjadi daerah otonomi daerah?" tanyanya.