Tiga Hari di Atap, Korban Banjir Sumatra Bersaksi di PTUN

Zikriah mengatakan banjir bandang menerjang desanya pada 25 November 2025. Menurut kesaksiannya, sebelum kejadian tidak ada imbauan, peringatan dini, maupun tim evakuasi yang datang ke wilayahnya.

Ia bersama anaknya kemudian bertahan di atas atap rumah hingga 28 November 2025. Selama tiga hari, keduanya disebut hanya mengonsumsi air hujan dan beras mentah.

Kesaksian mengenai tidak adanya peringatan dan evakuasi tersebut merupakan pengalaman pribadi Zikriah yang disampaikan di persidangan. Sementara itu, catatan resmi menunjukkan BMKG memang menerbitkan sejumlah prospek cuaca pada September 2025 yang memperingatkan potensi hujan lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, peringatan tersebut bersifat prakiraan cuaca umum dan bukan prediksi spesifik mengenai banjir yang kemudian terjadi pada November.

Menjelang bencana, BNPB mencatat Bibit Siklon 95B sudah terpantau di Selat Malaka pada 25 November 2025 dan berpotensi meningkatkan hujan di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Sistem itu kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025.

Persoalan yang disampaikan Zikriah dalam persidangan tidak berhenti ketika air surut. Ia mengatakan masih tinggal di hunian sementara (huntara) dan belum memperoleh kepastian mengenai pembangunan hunian tetap.

Menurut kesaksiannya, huntara yang ditempati berukuran sekitar 3×4 meter dengan atap rendah. Ia juga mengeluhkan persoalan sanitasi karena pipa pembuangan sering bocor dan penampungan limbah disebut tidak rutin dikosongkan. Kondisi tersebut menyebabkan area sekitar hunian berbau dan tergenang.

Zikriah juga menyebut para korban dijanjikan jatah hidup sebesar Rp1,35 juta per orang setiap tiga bulan. Namun, menurut keterangannya, bantuan tersebut baru diterima satu kali.

“Hingga kini, kami juga belum mendapatkan kejelasan soal kapan Hunian Tetap selesai dibangun. Padahal di Huntara ini pipa pembuangan air sering bocor, penampungan buangan air tidak pernah disedot, sehingga bau busuk. Anak-anak harus bersekolah di dalam tenda dengan kondisi buruk,” ujar Zikriah dalam keterangan resmi di laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jumat (18/9/2026).

Keterangan mengenai kondisi huntara tersebut juga menjadi bagian dari argumentasi penggugat mengenai pemulihan pascabencana. Pihak penggugat meminta adanya kepastian bagi korban yang masih tinggal di hunian sementara.

Saksi lainnya, Ya’aman Lase, menyampaikan dampak bencana terhadap kehidupannya setelah banjir dan longsor menerjang wilayah Tapanuli. Ia sebelumnya bekerja sebagai petani.

Dalam persidangan, Ya’aman mengatakan lahan perkebunannya hilang terbawa arus banjir dan longsor. Kondisi tersebut membuat sumber penghidupannya terputus hingga setelah bencana berlalu.

Kuasa hukum Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera, Afif Abdul Qoyim, menilai kesaksian kedua korban menunjukkan persoalan penanganan bencana terjadi sejak tahap mitigasi hingga pemulihan. Tim advokasi juga mendesak pemerintah memperkuat sistem peringatan dini, mengevaluasi penanganan bencana, serta memastikan korban memperoleh hunian yang layak.

“Tidak adanya mitigasi sedari awal oleh BNPB jadi alasan kenapa masyarakat menderita berkepanjangan. Kehadiran negara juga tidak muncul hingga proses pascabencana, yang semakin memperburuk kondisi mereka. Apalagi melihat dana penanganan bencana malah dipangkas,” ujar Afif.

Dalam gugatannya, Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera meminta majelis hakim menguji pertanggungjawaban negara terhadap korban. Mereka juga mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional serta meminta BNPB membangun sistem peringatan dini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi dan penanganan bencana.

Sementara itu, BNPB pada September 2026 menyatakan kejadian Siklon Tropis Senyar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas respons bencana ke depan.