Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Pascabencana

Tito menjelaskan besaran pengembalian dana TKD dihitung berdasarkan nilai pemotongan yang sebelumnya dikenakan kepada masing-masing daerah saat kebijakan penyesuaian anggaran diberlakukan.

Menurut dia, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pemotongan terbesar, yakni mencapai Rp6 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Aceh yang mengalami pemotongan Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.

“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito Karnavian.

Selain menerima pengembalian TKD terbesar, Sumatera Utara juga disebut menjadi provinsi dengan kontribusi hibah terbesar bagi daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Tito mengungkapkan total hibah yang disalurkan Sumut mencapai Rp260 miliar untuk membantu pemerintah daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam proses penanganan dampak bencana. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan hibah dari Sumatera Barat yang mencapai Rp24 miliar.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan program rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana. Dari total 4.992 sekolah terdampak, sebanyak 3.084 sekolah disebut akan segera direhabilitasi karena telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya yang sekitar 1.000 bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” katanya.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana terus berjalan. Tito menjelaskan BNPB telah memulai pembangunan huntap bagi warga yang memiliki lahan sendiri. Adapun pembangunan huntap komunal masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait penyediaan lahan yang harus memenuhi syarat aman dari potensi bencana.

“Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya,” ujar Tito.