Sawit Ilegal di Leuser Ditebang, Petani Minta Diganti Pohon Buah demi Sekolah Anak
Penertiban sawit ilegal mencakup 688 hektare kawasan TNGL di Aceh Tenggara dan mendapat dukungan dari petani lokal.
BBTNGL mencatat 15 pemilik lahan menyerahkan kebunnya secara sukarela untuk memulihkan habitat empat satwa kunci.
Petani meminta tanaman pengganti bernilai ekonomi, sementara pemulihan lahan diarahkan pada tanaman kehutanan asli dan endemik.
Aceh Tenggara, IDN Times – Hamparan kebun kelapa sawit ilegal seluas 688 hektare yang merangsek masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Kabupaten Aceh Tenggara akhirnya ditertibkan. Operasi gabungan ini menyasar wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah IV Badar yang tersebar di empat resor, yakni Resort Lawe Alas, Resort Lawe Mamas, Resort Lawe Malum, dan Resort Muara Tulen.
Penertiban di bentang hutan konservasi tersebut mendapat dukungan dari petani lokal yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Mitra Alam. Namun, di balik kesepakatan memusnahkan sawit di dalam kawasan hutan, para petani berharap agar program pemulihan ekosistem nantinya tetap menyisakan ruang ekonomi bagi warga sekitar.
1. Pulihkan rumah empat satwa kunci dan daftar 15 pemilik lahan yang menyerahkan kebun
Penertiban ratusan hektare lahan di dalam TNGL ini dieksekusi oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kepala BBTNGL, Subhan, menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk mengembalikan fungsi awal kawasan konservasi yang seharusnya steril dari aktivitas ilegal.
"TNGL adalah habitat bagi empat spesies kunci, badak, harimau, gajah dan orangutan. Fungsi itu yang kita pulihkan," kata Subhan, Kamis (12/11/2026).
Seiring berjalannya penertiban dan sosialisasi lintas pemerintahan hingga ke tingkat camat serta kepala desa, sebagian besar penguasa lahan sawit ilegal di dalam kawasan TNGL memilih menyerahkan kebunnya secara sukarela.
Tercatat ada 15 pemilik lahan kategori aktor intelektual yang telah menyerahkan penguasaan lahannya, yakni S (29,02 hektare), J (20,37 hektare), J (16,87 hektare), J (15 hektare), BT (11,4 hektare), HS (10,78 hektare), A (9,3 hektare), H (4 hektare), AB (3,83 hektare), SA (3,51 hektare), S (2,5 hektare), T (2,3 hektare), HM (2 hektare), SD (2 hektare), dan E (1,49 hektare).
2. Petani dukung penebangan sawit tapi butuh tanaman pengganti demi biaya sekolah anak
Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser melakukan penebangan sawit di dalam kawasan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. (Saddam Husein for IDN Times) Di tingkat tapak, Ketua KTHK Mitra Alam, Farijan, menyatakan kelompoknya berkomitmen penuh mendukung pemusnahan tanaman sawit ilegal sejak menjalin kemitraan dengan pengelola TNGL. Menurutnya, kemunculan kebun sawit di sejumlah titik tersebut memang sudah ada jauh sebelum kelompok kemitraan masyarakat terbentuk.
Kendati sepakat aturan ditegakkan, Farijan memohon agar Kementerian Kehutanan dan BBTNGL memfasilitasi bibit tanaman pengganti yang memiliki nilai jual ekonomi. Bagi petani lokal, hasil kebun adalah tumpuan utama untuk membiayai kebutuhan rumah tangga hingga pendidikan anak.
"Kami sepakat aturan ditegakkan. Cuma dengan satu pertimbangan, kami mohon kepada pihak Kementerian Kehutanan agar kepentingan masyarakat juga dipertimbangkan. Sebisa mungkin, kita utamakan tanaman yang bisa menghasilkan untuk kehidupan masyarakat setempat," kata Farijan, Minggu (15/11/2026).
Ia menambahkan bahwa keberlangsungan ekonomi petani di sekitar hutan tidak boleh terputus pascapenertiban sawit.
"Bagaimanapun anak kami juga perlu sekolah, perlu pendidikan. Jadi, mohonlah difasilitasi kepentingan kami petani lokal di sini dengan tanaman-tanaman produksi yang nilainya ada untuk ekonomi kami," ujarnya.
3. Inisiatif mandiri kembangkan jeruk siam madu dan rencana penanaman pohon asli hutan
Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser melakukan penebangan sawit di dalam kawasan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. (Saddam Husein for IDN Times) Harapan petani terhadap tanaman produktif bukan tanpa bukti. Selama ini, KTHK Mitra Alam telah menanam pohon durian yang kini mulai berbuah, sekaligus mengembangkan jeruk siam madu secara mandiri karena masa panennya jauh lebih cepat dibandingkan tanaman buah lainnya.
"Alhamdulillah, sekarang durian di KTH Mitra Alam sudah mulai berbuah. Jeruk siam madu juga kami kembangkan sendiri. Kami buat sendiri bibitnya, okulasi sendiri, sambung pucuk sendiri," jelasnya.
Farijan juga memaklumi jika proses penertiban dan pemulihan kawasan hutan membutuhkan waktu panjang akibat keterbatasan anggaran pemerintah. Ia hanya berharap masyarakat tetap dilibatkan lewat skema kemitraan yang sesuai dengan regulasi terbaru.
"Kami tetap komitmen. Kami juga paham mengenai pemusnahan tanaman ilegal dalam kawasan, terutama sawit. Pemerintah juga punya batasan anggaran, jadi kami maklum kenapa ini bisa jadi bertele-tele," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBTNGL Subhan memastikan bahwa masyarakat sekitar tetap dilibatkan secara penuh mulai dari tahap pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan, disertai bantuan penyediaan bibit. Namun, BBTNGL merancang pemulihan lahan bekas sawit ilegal itu menggunakan jenis tanaman kehutanan asli dan endemik setempat.
"Pemulihan ekosistem disiapkan melalui perencanaan teknis, penggunaan jenis tanaman asli yang sesuai dengan kondisi setempat, serta pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan," tutup Subhan.
