Polemik Retribusi di Wisata Air Panas Karo, Sumut Siapkan 2 Skema

Dalam paparannya, Bobby Nasution menawarkan dua pendekatan. Opsi pertama adalah menghentikan penarikan retribusi langsung kepada pengunjung. Sebagai gantinya, pungutan dialihkan ke pelaku usaha melalui penyesuaian harga layanan seperti tiket masuk, penginapan, hingga parkir.

“Setelah kita diskusi tadi kita lebih ke opsi pertama, tidak ada lagi retribusi karena kita ingin wisata Karo ini naik kelas, kita sudah belajar dari Siosar yang sekarang akhirnya sudah meredup padahal sempat ramai sekali,” kata Bobby dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).

Opsi kedua tetap membuka ruang penarikan retribusi kepada pengunjung, namun dengan sistem pengelolaan yang lebih tertata. Langkah ini bertujuan menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghindari pungutan berlapis di lapangan.

Bobby menilai praktik pungutan yang terjadi saat ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Ia menyebut pola tersebut terbentuk karena sebelumnya pemerintah daerah juga menerapkan skema serupa.

“Tidak sepenuhnya salah masyarakat karena sebelumnya Pemda juga melakukan pungutan, jadi masyarakat belajar dari situ, tetapi sekarang coba kita benahi dan kita tidak ingin tempat wisata ini bernasib sama dengan Siosar,” ujarnya.

Karena itu, pembenahan yang dilakukan tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga sistem pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.

Bupati Karo Antonius Ginting menyatakan dukungan terhadap opsi penghapusan retribusi langsung kepada wisatawan. Ia bahkan memastikan pengawasan akan diperketat untuk menjamin tidak ada lagi pungutan selama masa transisi.

“Kita siap berkantor di sana selama 24 jam, kita diberi waktu kepada Pak Gubernur untuk jawaban tertulis hingga Senin (21/6), jadi dari sekarang hingga jawaban tertulis selesai tidak ada pungutan di kawasan pemandian air panas, kami, TNI, Polisi dan Satpol PP akan berjaga sepanjang hari, bila perlu kami berkantor di sana demi wisata Karo naik kelas,” kata Antonius Ginting.

Pemprov Sumut juga membuka kemungkinan dukungan infrastruktur, termasuk perbaikan akses menuju kawasan wisata air panas tersebut. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan daya tarik wisata Karo sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung.